Kediri, LINGKARWILIS.COM – Dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, Pemerintah Kota Kediri menggelar sosialisasi pencegahan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan politik uang di Balai Kelurahan Banjaran pada Kamis (3/10/2024).
Acara ini dihadiri oleh Plt. Camat Kota Kediri Bagus Hermawan, SE., MAP., Kapolsek Kota Kediri Kompol Ridwan Sahara, SH., para kepala kelurahan se-Kecamatan Kota, ketua RT/RW, serta staf kelurahan. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para peserta terkait batasan dan larangan seputar politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu mendatang.
Divisi Pencegahan Panwaslu Kecamatan Kota, Andi Eka Purnama, menjelaskan bahwa sosialisasi ini dirancang agar pesan tentang bahaya politisasi SARA dan politik uang bisa disebarluaskan dengan efektif melalui berbagai elemen masyarakat, terutama para pimpinan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Kami berharap para pemimpin di wilayahnya dapat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.
Plt. Camat Kota Kediri, Bagus Hermawan, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari semua pihak untuk menjaga integritas pemilu.
“Politisasi SARA dan politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah hal-hal yang merusak tersebut,” kata Bagus.
Kapolsek Kota Kediri Kompol Ridwan Sahara menekankan kesiapan aparat hukum untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran.
“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk politisasi SARA dan politik uang, demi menjaga keadilan dan kedamaian selama pemilu,” tegasnya.
Menurut Andi Eka Purnama, sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai pelanggaran pemilu di Kota Kediri, namun pihaknya akan terus memantau dan menerima laporan dari masyarakat terkait potensi pelanggaran.
Baca juga : Pemkot Kediri Gelar Rakor Jelang Evaluasi Akhir Smart City
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan bebas dari praktik-praktik kotor.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
