LINGKARWILIS.COM – Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Tulungagung kini mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur.
Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak Pj Gubernur untuk segera mengeluarkan status bencana PMK agar Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk penanggulangan wabah ini.
Plt DPC PDIP Tulungagung yang juga anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti menegaskan bahwa kasus PMK tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Ia khawatir kejadian serupa seperti pada 2023 terulang, di mana pemerintah terlambat mengeluarkan status bencana yang berujung pada tingginya jumlah sapi yang terjangkit PMK di Jawa Timur, termasuk Tulungagung.
“Kami (Komisi B DPRD Jawa Timur) mendesak Pj Gubernur untuk segera mengesahkan status bencana pada kasus PMK ini. Kami tidak ingin seperti di tahun 2023 kemarin, dimana pemerintah terlambat untuk mengeluarkan itu,” kata Erma Susanti, Senin (3/2/2025).
Cegah PMK, TNI-Polri Dampingi DKPP Kediri dalam Vaksinasi Ternak
Pengesahan status bencana ini, lanjut Erma, penting untuk mempermudah penggunaan BTT untuk menangani PMK. Dengan status tersebut, setiap Pemkab/Pemkot di Jawa Timur dapat memanfaatkan BTT untuk penanganan PMK di wilayah masing-masing.
BTT nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan vaksin, pengobatan ternak yang terpapar PMK, dan sosialisasi untuk petugas kesehatan hewan. Erma optimis, jika dana tersebut segera digunakan, penanganan PMK dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
“Meski terlambat, untungnya tahun 2023 kemarin itu ada dana dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bisa digunakan untuk vaksin, pengobatan, bahkan hingga ganti rugi,” ujarnya.
Angka Kesembuhan Sapi Pengidap PMK di Kabupaten Kediri Meningkat
Erma juga mendorong agar setiap daerah, terutama Kabupaten Tulungagung, segera melakukan vaksinasi minimal dua kali pada sapi perah, mengingat harga indukan sapi perah yang sangat mahal. Tulungagung, sebagai wilayah penghasil susu, harus memastikan ternaknya terjaga dari PMK.
Untuk memastikan ketersediaan vaksin, pihaknya sudah meminta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk segera mengadakan vaksin PMK, mengingat kebutuhan di Jawa Timur sangat besar, terutama di Tulungagung yang terbilang parah.
“Penghitungan kami, kebutuhan vaksin di Jawa Timur untuk mencukupi seluruh total populasi sapi sebanyak 7 juta dosis vaksin, sehingga untuk disuntikkan minimal dua kali, berarti butuh dua kali lipatnya,” pungkas Erma.
