LINGKARWILIS.COM – Sejumlah badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung masih belum memperoleh status badan hukum yang berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk mengakses 20 persen dana desa (DD) yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tulungagung kini tengah berupaya untuk mempercepat proses agar BUMDes tersebut segera menjadi badan hukum.
Plt Kabid Bina Pemerintahan Desa, DPMD Tulungagung, Wahyu Yuniarko, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada, Kabupaten Tulungagung memiliki total 257 BUMDes.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 BUMDes masih dalam proses pengurusan badan hukum. Wahyu mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena banyaknya BUMDes yang masih belum siap dari segi kelembagaan dan manajerial, serta kurangnya komitmen dari pemerintah desa (Pemdes).
“Masalahnya bervariasi, kebanyakan karena BUMDes itu masih baru, dan dari sisi kelembagaan serta manajemen, mereka belum cukup siap. Selain itu, belum ada komitmen yang kuat dari Pemdes untuk mendukungnya,” kata Wahyu pada Minggu (23/2/2025).
Untuk mengatasi hal ini, pihak DPMD Tulungagung berusaha mempercepat proses agar BUMDes yang belum berbadan hukum bisa segera terdaftar. Beberapa waktu lalu, DPMD mengadakan pertemuan dengan BUMDes dan Pemdes untuk membahas masalah ini.
Ini Motif Pelaku Mutilasi Tubuh Tanpa Kepala di Jombang, Tega Bunuh Sahabatnya Sendiri!
Dalam pertemuan tersebut, DPMD berharap agar BUMDes dan Pemdes dapat bekerja sama dalam menyusun peraturan desa (Perdes), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta program kerja untuk BUMDes. Wahyu menargetkan agar dalam dua bulan ke depan, BUMDes yang belum berbadan hukum dapat segera memperoleh status legal.
“BUMDes harus kuat secara kelembagaan dan terdaftar resmi secara kenegaraan. Itu mengapa kami butuh kolaborasi antara BUMDes dan Pemdes untuk memproses ini,” tambahnya.
Keberadaan BUMDes yang telah berbadan hukum sangat penting untuk mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah pusat. Dengan status legal, BUMDes berhak mengelola dana desa (DD) sebesar 20 persen untuk program ketahanan pangan. Namun, apabila BUMDes belum berbadan hukum, dana tersebut tidak dapat dicairkan.
“Dana 20 persen dari DD akan digunakan oleh desa melalui BUMDes untuk program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi desa. Kalau BUMDes belum berbadan hukum, dana tersebut tidak bisa dicairkan,” tutup Wahyu, sembari mengimbau kepada setiap kepala desa di Tulungagung untuk mendukung proses legalitas BUMDes di desa mereka.(sho)
