Tulungagung, LINGKARWILIS.COM — Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas Dana Desa (DD) untuk mendukung program strategis nasional Koperasi Merah Putih menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa di Kabupaten Tulungagung. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat program pembangunan desa, khususnya sektor infrastruktur.
Ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Tulungagung, Juni, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan Pemerintah Pusat. Namun demikian, pemangkasan anggaran tersebut membuat pemerintah desa tidak memiliki banyak pilihan dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
“Sebagai pemerintah desa, kami hanya bisa menerima kebijakan ini. Namun dampaknya tentu sangat terasa bagi pembangunan desa,” ujar Juni, Minggu (25/1/2026).
Ia menjelaskan, besaran pemangkasan Dana Desa di Tulungagung bervariasi, dengan rata-rata mencapai 60 hingga 70 persen per desa. Akibatnya, setiap desa kini hanya menerima anggaran sekitar Rp 276 juta hingga Rp 456 juta, dari sebelumnya yang berkisar antara Rp 600 juta hingga Rp 1 miliar per tahun.
Baca juga : DKPP Catat 25 Sapi di Kabupaten Kediri Sembuh dari PMK
“Pemangkasan Dana Desa sekitar 60 sampai 70 persen tersebut dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih,” jelasnya.
Menurut Juni, kebijakan tersebut berdampak langsung pada program pembangunan desa yang sebelumnya telah disusun dan disepakati melalui musyawarah desa untuk tahun anggaran 2026. Meski demikian, seluruh pemerintah desa di Tulungagung tetap menerima kebijakan tersebut karena digunakan untuk kepentingan Program Strategis Nasional (PSN).
Ia menambahkan, pemangkasan Dana Desa ini tidak bersifat sementara, melainkan akan berlangsung dalam jangka panjang hingga enam tahun ke depan atau sampai tahun 2031, menyesuaikan dengan tenor pengembalian dana pinjaman Koperasi Merah Putih.
“Pemotongan Dana Desa jelas mempengaruhi rencana pembangunan yang sudah kami musyawarahkan. Tetapi karena ini kebijakan pusat, mau tidak mau harus kami terima,” ungkapnya.
Juni menyebut, sejauh ini belum ada keluhan langsung dari masyarakat terkait pengurangan Dana Desa tersebut. Namun, keterbatasan anggaran dinilai akan menyulitkan pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur ke depan.
Baca juga : BPBD Kediri Intensif Pantau Titik Rawan Pohon Tumbang di Tengah Angin Kencang
Oleh karena itu, PKDI Tulungagung berharap Pemerintah Pusat dapat menyiapkan skema pendanaan alternatif atau solusi lain agar pembangunan desa tetap dapat berjalan optimal meskipun Dana Desa mengalami pemangkasan signifikan.
“Harapan kami, pemerintah pusat bisa memberikan solusi pendanaan lain untuk mendukung pembangunan desa. Dengan Dana Desa yang terbatas, pembangunan infrastruktur tentu akan sulit direalisasikan,” pungkasnya.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
