TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM – Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya berjalan optimal. Hingga akhir Januari 2026, masih terdapat 96 desa yang belum mengusulkan lahan akibat keterbatasan dan kendala kepemilikan lahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Tulungagung, Slamet Sunarto, mengatakan dari total 271 desa, baru 175 desa yang mengajukan lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih.
“Masih ada 96 desa yang belum mengusulkan lahan. Kendalanya mayoritas terkait ketersediaan lahan,” ujar Slamet, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, persoalan lahan di tiap desa cukup beragam. Sejumlah desa memang tidak memiliki aset lahan sama sekali, sementara desa lain memiliki lahan namun luasnya di bawah ketentuan minimal, yakni 600 meter persegi.
Baca juga : Kasus PMK dan LSD di Kediri Melandai, 91 Ekor Sapi Dinyatakan Sembuh
Berdasarkan data Portal Kodim Tulungagung, dari 175 desa yang telah mengajukan lahan, sebanyak 93 lokasi sudah memasuki tahap pengerjaan awal, 9 lokasi mulai pembangunan fisik, dan 73 lokasi masih menunggu persetujuan pemanfaatan lahan.
“Untuk yang sudah berproses, 93 lahan sudah dikerjakan, 9 sudah pembangunan fisik, dan 73 masih menunggu persetujuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Slamet merinci status kepemilikan lahan yang telah diusulkan. Sebanyak 70 lahan berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), 20 lahan milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 13 lahan milik Perhutani, 13 lahan uruk, 5 lahan masih perlu pengukuran dan penyesuaian bangunan, serta 1 lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Selain itu, Dinkop-UM juga menemukan 53 lahan yang diusulkan tidak memenuhi kriteria sesuai regulasi pemerintah pusat.
Baca juga : Pemkab Tulungagung Gelontorkan Rp 300 Miliar Perbaikan Jalan 2026, Empat Kecamatan Jadi Prioritas
Meski sejumlah kendala masih dihadapi, PT Agrinas Pangan Nusantara tetap menargetkan peluncuran (launching) gerai Koperasi Merah Putih di Tulungagung pada Maret 2026, dengan rencana 10 desa sebagai proyek percontohan.
“Untuk lahan LP2B akan diajukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ke BPN. Targetnya Maret nanti launching 10 pilot project,” pungkas Slamet.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
