TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Upaya penguatan ketahanan pangan mulai digencarkan oleh seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung. Sebanyak 257 BUMDes tercatat telah menambah unit usaha di sektor pangan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran desa dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung, Wahyu Yuniarko, menjelaskan bahwa sebelumnya BUMDes di Tulungagung mengelola beragam jenis usaha. Namun sejak 2025, pemerintah pusat menetapkan ketahanan pangan sebagai program prioritas yang wajib dijalankan oleh BUMDes di seluruh Indonesia.
Dalam implementasinya, terdapat tiga sektor utama yang menjadi fokus pengembangan, yakni pertanian, perikanan, dan peternakan. Setiap BUMDes diberikan keleluasaan untuk memilih salah satu sektor atau mengembangkan ketiganya sekaligus, sesuai dengan hasil musyawarah desa masing-masing.
“Setiap desa memiliki karakter dan potensi berbeda. Karena itu, BUMDes boleh memilih satu sektor atau mengelola semuanya, tergantung kesepakatan desa,” ujar Wahyu Yuniarko, Senin (29/12/2025).
Baca juga : Kriminalitas Kediri Kota Naik 15 Persen, Polres Paparkan Kinerja dan Dinamika Kamtibmas 2025
Berdasarkan hasil monitoring DPMD, seluruh 257 BUMDes di Tulungagung telah menjalankan program ketahanan pangan tersebut secara serentak sejak Oktober 2025. Pendanaan program bersumber dari Dana Desa (DD), dengan nilai penyertaan modal bervariasi antara Rp180 juta hingga Rp300 juta per BUMDes.
“Pelaksanaannya sudah dimulai sejak Oktober lalu, dan saat ini seluruh BUMDes di Tulungagung sudah aktif menjalankan unit usaha ketahanan pangan,” jelasnya.
Wahyu menegaskan, penambahan unit usaha pangan tidak berarti meniadakan usaha lama yang telah berjalan. Program ini justru menjadi penguatan dengan membuka lini usaha baru tanpa meninggalkan unit usaha eksisting yang telah berkembang sebelumnya.
Sebagai contoh, BUMDes Podorejo di Kecamatan Sumbergempol menambah unit usaha budidaya ikan patin dan ayam petelur. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, DPMD Tulungagung juga telah menyiapkan petunjuk teknis mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 dan Kepmendes Nomor 3 Tahun 2025.
Baca juga : UMK Kabupaten Kediri 2026 Ditetapkan Rp2,65 Juta, Disnaker Sosialisasikan ke Puluhan Perusahaan
“Unit usaha ketahanan pangan ini bersifat tambahan, bukan pengganti. Tujuannya memperkuat ekonomi desa sekaligus mendukung ketahanan pangan,” pungkas Wahyu.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
