Kediri, LINGKARWILIS.COM – Kepala Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Ina Rahayu, meminta warganya yang lahan dan rumah milik mereka dieksekusi, untuk memahami proses yang sudah berjalan selama ini. Menurutnya, pemerintah telah memberikan ruang dialog dan kesempatan bagi warga yang keberatan.
Bahkan, kata Ina Rahayu, sebelum eksekusi dilakukan, telah melalui proses konstatering atau pencocokan objek lahan untuk memastikan warga mendapatkan waktu yang cukup dalam menerima keputusan.
Ina juga menjelaskan bahwa perbedaan harga ganti rugi bukan tanpa alasan. Penilaian oleh KJBP didasarkan pada faktor-faktor seperti zona lahan, nilai ekonomi, dan potensi komersial di setiap lokasi, bukan sekadar luas atau fungsi tanah.
Baca juga : Lima Kapolsek dan Kasat Narkoba Polres Kediri Berganti, Ini Daftar Penggantinya
“Penentuan harga sudah melalui kajian profesional dan independen. Kami berharap warga dapat memahami bahwa proses ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya, Jumat (7/2/2025).
Ina Rahayu, menegaskan bahwa dari 283 bidang tanah terdampak, hanya 13 bidang yang pemiliknya masih menolak meskipun telah dilakukan berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, mediasi, hingga keputusan pengadilan.
“Ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah mendapat persetujuan dari Gubernur. Kami bersama BPN dan tim pengadaan tanah telah menjalankan seluruh prosedur, mulai dari sosialisasi, pengukuran, pendataan, hingga penilaian harga oleh tim appraisal (KJBP),” ujarnya.
Baca juga : Dispendukcapil Kabupaten Kediri Permudah Ibu Melahirkan dengan Layanan Adminduk Lengkap
Masih kata Ina Rahayu, sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah telah menyediakan rumah sewa selama satu tahun bagi warga terdampak serta menitipkan dana ganti rugi di pengadilan. Warga yang telah menyetujui kesepakatan dapat mencairkan haknya kapan saja.
“Kami memahami bahwa tanah ini memiliki nilai emosional bagi warga, dan kami sangat menghormati hal tersebut. Namun, proyek ini adalah bagian dari pembangunan nasional yang akan membawa manfaat jangka panjang. Kami berharap warga dapat melihat kepentingan bersama dalam proyek ini,” tambahnya.
Saat ini, sebanyak 10 bidang telah dieksekusi, sementara tiga sisanya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pengadilan. Jika tidak ada perubahan, eksekusi lanjutan dijadwalkan sekitar 20 Agustus 2025.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
