Kediri, LINGKARWILIS.COM β Pemerintah Kabupaten Kediri menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi dalam belanja negara dan daerah. Inpres yang diteken pada 22 Januari 2025 ini menjadi landasan bagi Pemkab Kediri untuk menata anggaran secara lebih efektif.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, Pemkab Kediri menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, rapat-rapat, perjalanan dinas, serta studi banding.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan skala prioritas kinerja dan penataan anggaran agar lebih efisien serta tepat sasaran.
Baca juga :Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Kabupaten Kediri, Ribuan Pelanggar Ditindak, Ratusan Terekam ETLE
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri, Dr. Mohamad Solikin, M.Ap., usai rapat dengan DPRD Kabupaten Kediri di ruang Graha Karya Wicaksana, Selasa (18/2/2025) sore.
“Instruksi Presiden sudah jelas, dan saat ini kami menunggu petunjuk teknis untuk implementasinya. Yang terpenting adalah memastikan efisiensi anggaran agar benar-benar dimanfaatkan untuk program yang terjadwal dan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Solikin menambahkan bahwa anggaran yang tersedia akan lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik, termasuk peningkatan layanan masyarakat, penanganan stunting, serta program kesejahteraan.
Baca juga :Β KPU Kabupaten Kediri Gelar Diskusi Kelompok, Ini Catatan Selama Penyelenggaraan Pemilu 2024
Penghematan anggaran ini diharapkan dapat memperkuat program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam Inpres tersebut, beberapa poin utama yang menjadi fokus efisiensi anggaran antara lain:
- Penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
- Pembatasan belanja seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas.
- Pembatasan pengeluaran untuk honorarium.
- Pengurangan kegiatan pendukung yang tidak memiliki output terukur.
- Identifikasi rencana efisiensi dalam setiap SKPD.
- Penetapan besaran efisiensi anggaran di setiap kementerian/lembaga.
- Reviu anggaran sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Kediri berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan yang lebih produktif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.***
Reporter: Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
