Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik inisiatif pemerintah dalam membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Melalui siaran pers, Rabu (26/2) OJK menyebut BPI Danantara diharapkan mampu meningkatkan investasi dalam negeri serta memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa pembentukan BPI Danantara dilakukan melalui pengesahan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada 4 Februari 2025.
Lembaga ini bertugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari APBN dan mengarahkannya ke investasi strategis, termasuk hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta digitalisasi.
Baca juga : Sebanyak 226 Situs Arkeologi di Gaza Rusak akibat Serangan Israel
Dian menekankan bahwa konsep sovereign wealth fund seperti BPI Danantara sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Norwegia, Singapura, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Dengan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan, BPI Danantara diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, termasuk sektor perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Baca juga : Menteri Imipas Makan Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang, Tekankan Pembinaan dan Motivasi Perubahan
Ketiga bank ini akan tetap tunduk pada UU Perbankan dan UU Pengembangan serta Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). OJK memastikan bahwa pengelolaan bank-bank tersebut tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, serta manajemen risiko yang optimal guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sebagai perusahaan terbuka dengan sebagian kepemilikan saham oleh investor non-pemerintah, bank-bank BUMN ini tetap berkewajiban menjaga kinerja dan kepercayaan investor.
Pengelolaannya juga mengikuti standar internasional sesuai keanggotaan Indonesia dalam G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
OJK telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatur implikasi teknis pembentukan BPI Danantara, termasuk skema pengelolaan bank BUMN.
Dian memastikan bahwa keberadaan lembaga ini tidak akan mengganggu layanan perbankan maupun keamanan simpanan masyarakat. Bank BUMN tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
OJK juga meminta bank-bank BUMN terus meningkatkan profesionalisme serta pelayanan kepada nasabah demi berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi.
Lembaga ini akan terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar selaras dengan tujuan pembentukan BPI Danantara sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.***
Editor : Hadiyin
