LINGKARWILIS.COM – Menjelang Idulfitri 2025, pegawai di Tulungagung dipastikan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum hari raya. Kepastian ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang mengatur kewajiban pembayaran THR bagi karyawan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, Andah Susilawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan SE tersebut kepada 100 perusahaan di wilayahnya. Namun, hingga saat ini, baru 12 perusahaan yang merespons dan menyatakan kesanggupan membayar THR sesuai ketentuan. Sementara itu, 88 perusahaan lainnya masih belum memberikan kepastian.
“Kami sudah mengirimkan SE ke 100 perusahaan di Tulungagung. Baru 12 perusahaan yang menyatakan siap membayar THR sesuai aturan, sedangkan sisanya belum merespons,” ujar Andah pada Minggu (23/3/2025).
Ia menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawan mereka paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi aturan, pegawai dapat mengajukan laporan ke Posko Pengaduan Kemenaker.
Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTV Terkait Ledakan Petasan di Malang
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Disnakertrans Tulungagung tidak membuka posko pengaduan khusus untuk penyaluran THR tahun ini. Penanganan keluhan akan langsung ditangani oleh Kemenaker atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.
“Tahun ini mekanisme pelaporan sedikit berbeda. Pengaduan bisa langsung diajukan ke Kemenaker atau Disnaker Provinsi Jatim, yang nantinya akan menangani langsung,” jelasnya.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, tidak ada laporan terkait perusahaan yang gagal membayar THR di Tulungagung. Namun, Andah mengakui adanya satu kasus keterlambatan pembayaran THR akibat miskomunikasi antara pegawai dan pimpinan perusahaan.
“Ada satu laporan tahun lalu, tapi itu hanya miskomunikasi. Begitu pegawai melapor, keesokan harinya THR langsung dibayarkan. Pada prinsipnya, perusahaan boleh membayar THR melebihi tenggat waktu asalkan ada komunikasi yang jelas dengan karyawannya,” pungkasnya.
