Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ponorogo untuk tahun 2026 menjadi isu yang banyak ditunggu kalangan pekerja. Namun hingga akhir November 2025, proses pembahasannya belum juga dimulai.
Kepala Disnakertrans Ponorogo, Suko Kartono, menjelaskan bahwa penentuan UMK harus mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Sampai saat ini, Pemprov Jawa Timur belum menerbitkan mekanisme maupun petunjuk teknis terkait pengupahan.
“Provinsi saja belum mengeluarkan aturan. Jadi kami menunggu dulu sebelum bisa mengajukan usulan,” kata Suko saat ditemui, Jumat (21/11/2025).
Ia menambahkan, setelah petunjuk teknis diterbitkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Kabupaten yang terdiri dari unsur SPSI, Apindo, dan Disnakertrans.
Baca juga : PGRI Kota Kediri Gelar Aksi Belanja Bareng untuk Dukung Pasar Tradisional
“Selama belum ada edaran dari provinsi, kami memang belum bisa memulai proses apa pun,” tegasnya.
Suko mengungkapkan, pihaknya juga belum menerima informasi mengenai jadwal pembahasan UMK dari tingkat provinsi. Padahal, mengacu tahun sebelumnya, pemberitahuan biasanya sudah diterima pada periode yang sama.
“Kami masih menunggu. Kapan turun aturannya, kami juga belum mendapatkan kepastian,” jelasnya.
Sebagai informasi, UMK Ponorogo tahun 2025 naik 7,5 persen atau sebesar Rp167.648, sehingga pekerja menerima upah sebesar Rp2.402.959. Angka tersebut lebih tinggi dari usulan awal yang hanya 6,5 persen.
Baca juga : Muncul Sinkhole Sedalam Dua Meter di Jalur Ponorogo–Madiun, Pengendara Diimbau Waspada
“Kenaikan waktu itu lebih besar karena ada instruksi langsung dari Presiden,” tutupnya.***
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
