NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Aktivitas pengurukan lahan di Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, menuai kontroversi. Lokasi yang direncanakan sebagai tempat berdirinya pabrik rokok (PR) itu diduga beroperasi tanpa mengantongi izin yang sah sesuai peruntukannya.
Dugaan penyimpangan ini mencuat usai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nganjuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (9/4/2025), tepat di hari kedua pengurukan berlangsung.
Menurut Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Nganjuk, Sujito, pihaknya telah menemui pemilik proyek di lokasi dan diminta menunjukkan dokumen legal.
“Izin yang ditunjukkan memang terdaftar atas nama PT Borneo Megah Sejahtera, namun itu hanya izin untuk mendirikan gudang, bukan pabrik rokok seperti informasi yang beredar,” jelas Sujito.
Baca juga : Dispertabun Kabupaten Kediri Sambut Positif Bantuan Burung Hantu Tyto Alba dari Presiden Prabowo
Sebelumnya, pelaksana proyek Hasan Basri secara terbuka menyebut lokasi tersebut akan digunakan sebagai pabrik rokok. Namun berdasarkan dokumen yang dikantongi petugas, kegiatan usaha yang didaftarkan melalui sistem OSS adalah usaha skala kecil dengan klasifikasi pergudangan dan penyimpanan (KBLI 52101).
Detail NIB yang diperoleh sebagai berikut:
-
Nama Usaha : PT Borneo Megah Sejahtera
-
Alamat Kantor: Northwest Boulevard NV01/57, Kota Surabaya
-
Nomor Induk Berusaha: 2309230044263
-
Skala Usaha: Usaha Kecil
-
Lokasi Kegiatan: Jl. Raya Mlorah, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Nganjuk
-
KBLI: 52101 – Pergudangan dan Penyimpanan
Situasi ini mengindikasikan adanya kemungkinan penyalahgunaan izin usaha kecil (UMKM) untuk kegiatan industri skala besar, yang secara aturan memerlukan perizinan lebih ketat.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Nganjuk, Gunawan Widagdo, belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan tengah menghadiri rapat. Sementara Kepala DPMPTSP Nganjuk, Purwo Bujono, juga belum berhasil dihubungi.
Kasus ini kini tengah menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Penyelidikan lanjutan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administratif maupun pidana terkait proses perizinan proyek tersebut.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
