LINGKARWILIS.COM – Sekitar 43 persen dari total penduduk Kabupaten Tulungagung sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meski masuk dalam data tersebut, masih ada sekitar 29.902 jiwa yang belum menerima bantuan sosial (bansos) apapun.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tulungagung, Teguh Abianto, mengungkapkan berdasarkan sensus penduduk terbaru, jumlah warga Tulungagung mencapai 1.089.775 jiwa. Dari jumlah itu, data per April 2025 menunjukkan sebanyak 468.550 jiwa sudah masuk dalam DTKS.
“Meski sudah terdata, masih ada warga yang belum menerima bansos karena kuota program sangat terbatas,” ujar Teguh, Minggu (1/6/2025). Ia menambahkan, pihaknya tengah berupaya agar warga yang belum tersentuh bansos bisa mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung.
Teguh menjelaskan bahwa jumlah warga dalam DTKS bersifat dinamis. Data tersebut bisa bertambah atau berkurang karena proses usulan, verifikasi, validasi, dan adanya sanggahan.
Jombang Masuk 3 Besar Kasus Narkoba di Jatim, Sumardi Ambil Langkah Serius
Selain itu, penambahan data tidak selalu terjadi setiap tahun karena penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan.
Sejak awal tahun ini, status DTKS resmi berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini sempat menyebabkan keterlambatan proses pendataan karena belum ada dasar hukum dan teknis pengelolaan yang jelas, sehingga petugas harus menunggu arahan lebih lanjut.
Teguh juga menegaskan, tidak semua warga yang masuk DTKS otomatis berhak menerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Setiap program memiliki kriteria dan persyaratan khusus bagi calon penerima.
Mengacu pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 26/HUI/2025 tentang prosedur pengusulan dan validasi data DTKS, kriteria umum penerima bansos mencakup keluarga miskin atau rentan miskin serta mereka yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Jadi, syarat terdaftar di DTKS berbeda dengan syarat untuk menerima bansos seperti PKH, BPNT, dan BLT,” tutup Teguh.
