LINGKARWILIS.COM – Sejumlah wali murid dari anak-anak atlet berprestasi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jombang pada Kamis (12/6) siang.
Mereka mengadukan kebijakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2025/2026 khususnya pada jalur prestasi olahraga yang dinilai tidak adil serta membingungkan.
Kebijakan dari panitia PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jombang yang menurunkan nilai piagam kejuaraan dari cabang olahraga non-O2SN menjadi sorotan.
Padahal, banyak siswa yang meraih prestasi di level provinsi hingga nasional tetapi prestasi tersebut dianggap tidak bernilai maksimal karena tidak termasuk dalam program O2SN.
Siapa Ahmad Fahrur Rozi Pengasuh Ponpes Malang yang Juga Terllibat Tambang Nikel di Raja Ampat?
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji menerima langsung para wali murid di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua KONI Jombang Sumarsono, Ketua Cabor Porserosi Sutrisno, perwakilan Komisi Anak Jombang Sholahudin serta perwakilan orang tua dari sejumlah cabor seperti Wushu, Shorinji Kempo, Bulutangkis, dan Sepatu Roda.
Salah satu orang tua dari cabor Wushu, Ika menyampaikan kekecewaannya atas penurunan status piagam anaknya yang berasal dari kejuaraan tingkat provinsi dan disetarakan dengan piagam tingkat kabupaten.
“Cabor Wushu tidak masuk dalam peserta O2SN yang digelar Dikbud. Kalau piagam Kejurprov disetarakan dengan piagam O2SN tingkat kabupaten, jelas nilai anak kami jadi turun. Itu bisa menyempitkan peluang lolos PPDB jalur prestasi, padahal pengorbanan kami sebagai orang tua tidak terukur,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Jombang beralasan bahwa hanya piagam dari cabang olahraga yang termasuk dalam O2SN yang diakui sebagai prestasi berjenjang. Hal ini memicu ketidakpuasan dari para wali murid yang anaknya berprestasi di luar cabor O2SN.
Menanggapi hal itu, Ketua KONI Jombang, Sumarsono, menjelaskan bahwa piagam tetap bisa dilegalisasi melalui proses verifikasi dan tanda tangan dari ketua cabor masing-masing.
Ia juga memaparkan struktur jenjang kompetisi olahraga, mulai dari tingkat kabupaten (oleh cabor), Porkab (oleh KONI), Kejurprov (oleh pengprov cabor) hingga Porprov (oleh KONI provinsi), serta jalur kejuaraan lain seperti POPDA (Dispora) dan O2SN (Diknas).
Namun, Sumarsono mengakui bahwa hingga saat ini belum pernah ada koordinasi resmi antara KONI dan Dinas Pendidikan terkait mekanisme seleksi PPDB jalur prestasi. Ia menyayangkan kurangnya sinergi ini karena menyebabkan kebingungan di lapangan.
Ketua DPRD Hadi Atmaji merespons keluhan para wali murid dengan menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan perubahan terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama karena waktu pelaksanaan PPDB sudah hampir berakhir pada pukul 15.00 WIB.
“Kami tidak bisa mengintervensi kebijakan yang sedang berjalan. Tapi saya sarankan untuk menyampaikan aduan resmi melalui surat ke DPRD. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui Komisi A untuk memanggil Dinas Pendidikan dan meminta klarifikasi,” jelas Hadi Atmaji dari Fraksi PKB.
Ia juga menambahkan bahwa aduan ini akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan sistem PPDB jalur prestasi dapat diterapkan dengan lebih adil, transparan, dan tidak merugikan para calon siswa. (st2)
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
