PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Tidak hanya SD Negeri Setono di Kecamatan Jenangan, sebanyak delapan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Ponorogo hingga saat ini belum menerima satu pun siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo, Nurhadi Hanuri, saat dikonfirmasi pada Rabu (16/7/2025). Dari total 551 SD Negeri yang tersebar di Ponorogo, delapan sekolah terpaksa menanggung kondisi tanpa murid baru usai penutupan resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Masih ada beberapa sekolah yang belum diminati masyarakat. Artinya, belum ada pendaftar sama sekali hingga saat ini,” ujar Nurhadi.
Baca juga : Serangan Hama Wereng Meluas, Dinas Pertanian Ponorogo Gelar Penyemprotan Massal
Ia menjelaskan, minimnya jumlah lulusan Taman Kanak-Kanak (TK) menjadi salah satu penyebab utama ketidakseimbangan antara jumlah calon siswa dan daya tampung SD yang tersedia. Di sisi lain, daya tarik dan strategi promosi sekolah juga menjadi faktor penting.
“Perlu adanya terobosan dari kepala sekolah dan lingkungan sekolah untuk menarik minat masyarakat agar bersedia menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah terdekat,” tambahnya.
Meskipun PPDB telah berakhir secara administratif, Nurhadi menyebutkan bahwa Dindik masih membuka opsi pendaftaran tambahan. Langkah ini sebagai bentuk evaluasi dan antisipasi agar tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari layanan pendidikan.
“Masih ada ruang untuk pendaftaran. Kami ingin memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar, khususnya di sekolah negeri,” tegasnya.
Baca juga : Kandang Ayam di Ringinrejo Kediri Terbakar, Warga Sempat Panik
Menanggapi isu penggabungan sekolah (regrouping), Nurhadi menyatakan pihaknya telah berdiskusi dengan DPRD Ponorogo. Disepakati bahwa setiap desa idealnya tetap memiliki minimal satu SD Negeri.
“Kalau dalam satu desa ada lebih dari satu SDN dan jumlah siswanya minim, maka kami akan mengkaji kemungkinan regrouping atau opsi lain yang lebih sesuai,” jelasnya.
Nurhadi menegaskan bahwa Dinas Pendidikan berkomitmen menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan merata.
“Negara tidak boleh absen dalam memastikan pendidikan yang layak untuk semua warga,” tutupnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
