BLITAR, LINGKARWILIS.COM – Sebuah menara telekomunikasi yang berdiri di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar resmi disegel oleh tim gabungan pemerintah daerah, Rabu (16/7/2025). Penyegelan dilakukan setelah diketahui bahwa tower tersebut belum mengantongi izin lengkap serta lokasinya dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga.
Tindakan tegas ini diambil setelah pengelola menara mengabaikan surat teguran yang dilayangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Padahal, menara tersebut sudah berdiri sejak tahun 2023.
Penyegelan dilakukan oleh tim lintas instansi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, dan PLN ULP Sutojayan. Selain disegel, jaringan listrik ke tower juga turut diputus.
Baca jugva : Dukung Gizi Anak, SPPG Salurkan Makanan Bergizi Gratis ke TK Dharma Wanita Kelurahan Bangsal, Kota Kediri
“Surat teguran sudah kami kirimkan, dan koordinasi telah dilakukan berkali-kali. Namun hingga saat ini, pengelola belum juga menyelesaikan perizinan yang diperlukan,” jelas Kepala Bidang Penegakan Hukum Perda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Repelita Nugroho.
Berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi lintas instansi, diketahui tower tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama, kedua dokumen itu wajib dimiliki oleh pengelola.
“Seluruh persyaratan izin merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Tindakan ini dilakukan setelah melalui mekanisme yang sesuai aturan,” tegas Repelita.
Baca juga : Polres Blitar Gelar Sertijab, Sejumlah Pejabat Dirotasi
Ia menambahkan, sebelumnya Pemkab Blitar telah memberikan kesempatan kepada pengelola untuk melengkapi dokumen perizinan serta menjalin komunikasi dengan warga sekitar. Meskipun sempat tercapai kesepakatan dengan masyarakat, namun beberapa syarat administratif belum juga dipenuhi.
“Kami minta agar pengelola segera menindaklanjuti kelengkapan perizinan yang belum dipenuhi,” pungkasnya.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
