LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang mulai merespons keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terkait penggunaan sound system dengan volume tinggi atau yang dikenal dengan istilah sound horeg.
Bupati Jombang, H. Warsubi mendorong agar pengaturan terhadap perangkat audio alias sound horeg dalam kegiatan hiburan rakyat dibahas secara menyeluruh melalui koordinasi antarinstansi.
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jombang menggelar rapat koordinasi yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta tokoh agama, pada Kamis (24/7/2025). Pertemuan berlangsung di kantor Bakesbangpol Jombang.
Rapat dipimpin oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Purwanto. Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Polres Jombang, Kodim 0814, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan, dan Kantor Kementerian Agama setempat.
Karnaval Giripurno Malang Diizinkan Gunakan Sound Tambahan, Tapi Tetap Diawasi Ketat!
“Kami menindaklanjuti arahan Bupati Warsubi agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Prinsipnya bukan melarang kegiatan hiburan, tetapi mengatur penggunaan sound system supaya tidak menabrak norma, ketertiban umum, dan kenyamanan warga,” ujar Purwanto usai rapat.
Ia menjelaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif. Pengaturan teknis akan difokuskan pada volume suara, durasi penggunaan, lokasi acara, serta konten hiburan yang disajikan.
Terlebih, menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, biasanya banyak digelar kegiatan hiburan rakyat yang menggunakan perangkat audio bervolume tinggi. “Ini yang perlu diantisipasi agar tidak kebablasan,” tambahnya.
Produsen Bendera di Jombang Kewalahan Layani Pesanan Menjelang 17 Agustus
Dukungan terhadap langkah Pemkab juga datang dari Sekretaris MUI Kabupaten Jombang, KH Achmad Cholili. Ia menegaskan bahwa peran MUI adalah memberi panduan moral dan bukan mengeluarkan izin atau larangan secara langsung.
“Kami tidak mengeluarkan izin ataupun larangan secara langsung. Kami hanya menyampaikan fatwa dan panduan moral. Pelaksana teknisnya di lapangan tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” jelas KH Cholili.
Ia juga menegaskan bahwa substansi dari fatwa MUI Jatim tidak hanya berfokus pada kebisingan, namun juga menyentuh persoalan etika dan ketertiban sosial. “Fatwa ini lebih kepada ajakan menata ulang bentuk hiburan agar tetap sehat, tidak melanggar nilai agama, dan mendukung ketertiban umum,” tandasnya.
Reporter: Agung Pamungkas
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
