LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo pada Rabu (20/8/2025) malam.
Pertemuan ini bertujuan menyamakan langkah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Dalam forum tersebut, PKDI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ketua PKDI,
Supono, menekankan bahwa jika muncul persoalan di lapangan, pemerintah desa dan daerah diharapkan bisa duduk bersama mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Ia juga menegaskan pentingnya kedua pihak menjadi satu kesatuan.
Ungkap 11 Kasus Narkoba, Polres Malang Gagalkan Peredaran Barang Haram Rp289 Juta!
Hasil audiensi menghasilkan tiga poin sikap PKDI Kabupaten Jombang. Pertama, mendukung penuh revisi Perda terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2).
Kedua, menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Jombang. Ketiga, memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang, H. Warsubi, menyampaikan bahwa persoalan kenaikan PBB tidak hanya terjadi di wilayahnya, melainkan juga dialami oleh 146 kabupaten/kota lain di Indonesia. Ia meminta pemerintah desa membantu warga yang keberatan agar dapat menyampaikan aspirasinya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Terkait revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025, Warsubi mengungkapkan bahwa langkah tersebut memang berdampak pada penurunan PAD.
Pemuda Tenggelam di Sungai Brantas Jombang Ditemukan Tewas di Mojokerto
Ia merinci, PAD tahun 2024 mencapai Rp51 miliar atau 95 persen dari target, sementara pada tahun 2025 turun menjadi Rp50 miliar. Dengan revisi tersebut, terdapat potensi penurunan lagi sekitar Rp15 miliar di tahun 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi meringankan beban masyarakat.
Bupati juga menyebut bahwa Jombang masih memiliki sumber pemasukan lain selain pajak daerah. Ia mencontohkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mulai menunjukkan perbaikan, salah satunya Perkebunan Panglungan yang sebelumnya merugi, kini mulai berangsur positif dengan tunggakan pegawai sudah terbayarkan dan masih menyisakan kas.
Selain itu, kontribusi signifikan juga diharapkan datang dari Bank Jombang, PDAM, dan Aneka Usaha Daerah. Menurut Warsubi, jika dikelola maksimal, unit-unit tersebut bisa menjadi tumpuan tambahan bagi PAD Jombang.
Menutup arahannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas wilayah.
Ia menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa atas dukungan yang terus diberikan kepada pemerintah daerah. Warsubi menargetkan sebanyak 780 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat terselesaikan 100 persen pada November mendatang.
Ia juga berharap kekhawatiran masyarakat terkait PBB dapat diselesaikan secara tuntas, tanpa ada satupun warga yang terlewat. (st2/ag)
