Blitar, LINGKARWILIS.COM — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar menggelar kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan higienitas.
Penyuluhan berlangsung selama dua hari, 28–29 Oktober 2025, di Local Education Centre (LEC) Garum, Kabupaten Blitar, dengan diikuti 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan.
Para peserta merupakan pemohon Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang menjadi syarat legalitas produk pangan rumahan.
“Peserta sebelumnya telah mengajukan izin melalui OSS. Dengan mengikuti penyuluhan ini, produk mereka akan mendapatkan pengakuan resmi bahwa telah memenuhi unsur kesehatan,” jelas Sugiyono, Koordinator Kefarmasian Dinkes Kabupaten Blitar sekaligus penanggung jawab kegiatan, Selasa (28/10/2025).
Baca juga : Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, Masuk 10 Besar Desa/Kelurahan Bersinar Jatim, Ini Infonya
Menurutnya, peserta mendapatkan materi tentang berbagai aspek keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, teknik pengolahan dan penyimpanan, hingga standar kebersihan produksi. Antusiasme peserta cukup tinggi, karena banyak di antara mereka berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Blitar.
“Penyuluhan ini menjadi sarana edukasi agar pelaku UMKM memahami pentingnya keamanan pangan. Dalam SPP-IRT juga ada unsur pengawasan dari Dinkes dan BPOM,” tambahnya.
Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut adalah apoteker Fera Elita, S.Farm., Apt, dari Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar. Ia menjelaskan, terdapat tiga syarat utama bagi pemohon SPP-IRT, yaitu mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), serta memperhatikan ketentuan label dan iklan pangan.
Baca juga : Bupati Kediri Dorong Sinergi Cegah Stunting, Kabupaten Kediri Jadi Terbaik se-Jatim
“Jika semua persyaratan terpenuhi, maka produk UMKM dinyatakan legal secara kesehatan dan layak edar. Ini bentuk komitmen kami untuk mendampingi pelaku usaha agar produknya aman dikonsumsi masyarakat,” pungkas Sugiyono.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor: Hadiyin
