TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM – Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses pengolahan makanan dalam program MBG berjalan sesuai standar higienitas yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Satgas MBG Tulungagung mengaku kerap mengalami kendala komunikasi dengan pihak yayasan pengelola SPPG, karena sebagian di antaranya berasal dari luar daerah.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Mamik Hidayah, mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Satgas MBG secara berkala melakukan pengawasan langsung ke dapur SPPG.
“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan secara rutin untuk memastikan operasional dapur sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Mamik, Jumat (6/3/2026).
Baca juga : Jelang Lebaran, Pemkot Kediri Sidak Parcel dan BDKT Pastikan Produk Aman Dikonsumsi
Ia menjelaskan, kegiatan monev dilakukan setiap satu hingga dua bulan sekali dengan lokasi sasaran yang dipilih secara acak. Jika dalam pengawasan ditemukan ketidaksesuaian, pengelola SPPG akan langsung mendapatkan teguran.
“Kalau ada temuan, biasanya langsung kami tegur. Setelah itu bulan berikutnya kami lakukan monev lagi untuk memastikan apakah teguran tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum,” jelasnya.
Apabila setelah dilakukan evaluasi berulang pihak SPPG tidak juga melakukan perbaikan, temuan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.
Dalam sejumlah kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, Satgas menemukan beberapa persoalan terkait kebersihan dapur. Di antaranya lantai dapur yang berdebu, cat lantai yang terkelupas, hingga kondisi lantai yang licin akibat minyak.
Baca juga : Dalam Sepekan, Damkar Kabupaten Kediri Amankan Lima Ular Piton Berukuran Besar
Selain itu, masih ditemukan penggunaan talenan berbahan kayu dalam proses pengolahan makanan, padahal standar yang dianjurkan adalah menggunakan bahan stainless steel.
“Talenan stainless steel lebih higienis dibandingkan kayu. Talenan kayu lebih berisiko berjamur dan tidak termasuk kategori food grade untuk pengolahan makanan,” terang Mamik.
Ia menambahkan, lokasi dapur SPPG juga harus jauh dari potensi sumber pencemaran, seperti kandang hewan maupun tempat pembuangan sementara (TPS). Hal ini penting untuk menjaga kualitas makanan agar tidak terkontaminasi bakteri.
Pengaturan fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian penting. Area memasak, pengemasan, hingga pemorsian makanan harus terpisah dari toilet. Bahkan jalur distribusi makanan matang tidak diperbolehkan melewati area toilet.
“Area transit makanan harus benar-benar steril. Karena itu toilet harus berada di lokasi yang terpisah,” ungkapnya.
Meski pengawasan rutin dilakukan, Mamik mengakui pihaknya kerap mengalami kesulitan saat menyampaikan evaluasi kepada yayasan pengelola SPPG. Hal ini terjadi karena tujuh SPPG di Tulungagung berada di bawah pengelolaan yayasan yang berdomisili di luar kota.
Akibatnya, hasil evaluasi hanya dapat disampaikan kepada kepala SPPG yang bertugas mengatur operasional harian, bukan kepada yayasan sebagai pengambil kebijakan.
“Seharusnya pembenahan itu menjadi kewenangan yayasan. Namun jika yayasan berada di luar kota, kami hanya bisa menyampaikan temuan kepada kepala SPPG,” jelasnya.
Ia menambahkan, kewenangan pendirian dan pengelolaan SPPG sepenuhnya berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional, sehingga pemerintah daerah hanya berperan dalam pengawasan operasional di lapangan.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
