Jombang, LINGKARWILIS.COM – Sepanjang tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang menerima 14 laporan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Mayoritas kasus yang masuk berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menyampaikan bahwa dari total tersebut, tiga kasus merupakan perselisihan terkait hak pekerja, sementara sebelas lainnya berhubungan dengan PHK. “Dari 14 laporan, 3 kasus menyangkut PHI hak dan 11 kasus mengenai PHK,” ungkapnya, Jumat (28/11/2025).
Isawan menjelaskan bahwa setiap perselisihan ketenagakerjaan selalu diawali dengan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus akan dicatatkan ke Disnaker untuk proses penyelesaian selanjutnya.
Dalam praktiknya, sebagian besar kasus dapat dituntaskan melalui mediasi. Tahap ini merupakan mekanisme wajib sebelum para pihak dapat membawa sengketa ke ranah pengadilan.
Baca juga :BPBD Kabupaten Kediri Evakuasi Jasad Anak Tenggelam di Sungai Brantas
“Anjuran mediator adalah rekomendasi hukum yang menjadi dasar apakah persoalan dilanjutkan melalui jalur hukum atau cukup selesai pada tahap mediasi,” jelas Isawan.
Pada kasus perselisihan kepentingan, PHK tertentu, atau konflik antar serikat pekerja, penyelesaian dapat diarahkan melalui konsiliasi. Sementara itu, arbitrase hanya bisa ditempuh jika kedua belah pihak menyetujui mekanisme tersebut.
Jika seluruh proses nonlitigasi tidak mencapai mufakat, perkara bisa dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Prosedur ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menekankan penyelesaian konflik secara cepat, adil, dan tidak membebani biaya.
Isawan menegaskan komitmen Disnaker Jombang dalam memfasilitasi setiap aduan yang masuk, baik dari pekerja maupun perusahaan.
Baca juga : GPM Digelar di Enam Titik Selama Desember, DKPP Kediri Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru
“Silakan datang ke kantor Disnaker Jombang jika ada masalah ketenagakerjaan,” ujarnya. Ia berharap setiap persoalan dapat diselesaikan dengan mengedepankan aturan dan musyawarah.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
