Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Ponorogo mulai digenjot sejak awal tahun 2026. Dari total 307 desa dan kelurahan, sebanyak 105 wilayah telah memulai pembangunan fisik koperasi sebagai bagian dari program nasional prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut ditargetkan rampung secara menyeluruh pada Maret 2026 mendatang.
Asisten Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Ponorogo, Harjono, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program ini terletak pada ketersediaan dan kesiapan lahan. Pasalnya, tidak semua desa dan kelurahan memiliki lahan yang memenuhi standar teknis pembangunan koperasi.
“Saat ini yang benar-benar siap dari sisi lahan dan spesifikasi bangunan baru sekitar 198 desa dan kelurahan. Sisanya masih menghadapi kendala perizinan, status aset, maupun kepemilikan lahan,” kata Harjono kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Baca juga : Luncurkan Program ZMart Baznas, Wali Kota Kediri Salurkan Modal Usaha Rp480 Juta
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah belum dapat memulai pembangunan karena lahan berada di kawasan Perhutani, merupakan aset milik pemerintah, atau dinilai kurang strategis serta tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
Kendati demikian, Harjono menegaskan bahwa setiap desa dan kelurahan di Ponorogo tetap diwajibkan memiliki satu unit Koperasi Merah Putih sesuai arahan pemerintah pusat.
“Ini merupakan amanat langsung dari Presiden, sehingga wajib dilaksanakan. Untuk legalitas, seluruh desa dan kelurahan sejauh ini sudah mengantongi surat keputusan pendirian koperasi,” tegasnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0802/Ponorogo Letkol Arh. Farauk Saputra menyampaikan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah daerah, TNI, maupun elemen masyarakat.
“Di Ponorogo, beberapa titik pembangunan sudah berjalan dengan progres sekitar 15 hingga 20 persen. Program ini memang memerlukan koordinasi dan kerja sama semua pihak,” ujarnya.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
