LAMONGAN, LINGKARWILIS.COM – Dugaan pengabaian putusan pengadilan menyeret nama Suroto, staf Kepala Subbagian Umum Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Yang bersangkutan dilayangkan somasi oleh kuasa hukum pelapor lantaran diduga tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatannya.
Somasi dilakukan secara bertahap oleh advokat senior H. Umar Wijaya, S.H., M.H., yang menilai terdapat persoalan hukum serius sejak proses awal pengangkatan Suroto lebih dari satu dekade lalu.
Umar Wijaya menjelaskan, polemik ini berawal dari pemilihan Sekretaris Desa (Sekdes) Turi sekitar tahun 2003. Saat itu, terdapat tiga kandidat yang mengikuti pemilihan, yakni Kasno, Suroto, dan Asmuri.
“Dalam pemilihan resmi, Kasno dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak. Namun yang justru dilantik sebagai Sekretaris Desa adalah Suroto,” ungkap Umar Wijaya saat memberikan keterangan di kantornya, Selasa (27/1/2026).
Baca juga : Polisi Amankan 17 Remaja dan Belasan Motor Pasca Acara Hiburan di Waduk Gondang Lamongan
Ia menegaskan, PTUN Surabaya telah mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Dengan demikian, pengangkatan Suroto sebagai Sekdes dinyatakan tidak sah secara hukum.
Permasalahan semakin kompleks karena status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini melekat pada Suroto disebut bersumber dari jabatannya sebagai Sekdes tersebut. Karena dasar pengangkatan awal dinilai cacat hukum, maka status kepegawaiannya pun dipersoalkan.
“Proses pemberkasan pengangkatan sebagai PNS cacat demi hukum karena didasarkan pada jabatan yang tidak sah. Konsekuensinya, gaji yang telah diterima selama menjabat sebagai PNS wajib dikembalikan ke kas negara,” tegas Umar.
Kuasa hukum juga menyampaikan peringatan keras. Apabila somasi tersebut tidak ditindaklanjuti, pihaknya menyatakan siap membawa perkara ini ke jalur hukum pidana maupun perdata.
Baca juga : Cegah Risiko Kecelakaan, Damkar Satpol PP Kabupaten Kediri Bersihkan Tumpahan Solar di Jongbiru
Menurut Umar, penerimaan gaji dari status PNS yang dinilai tidak sah berpotensi merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam somasi terakhir, kuasa hukum memberikan tenggat waktu empat hari kepada Suroto untuk hadir dan memberikan klarifikasi di kantor hukum yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 14, Lamongan.
“Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada itikad baik, kami akan melanjutkan perkara ini ke proses hukum selanjutnya,” pungkasnya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hdiyin
