Kediri, LINGKARWILIS – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Indonesia Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor Yayasan Barokah Ala Khumaidah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat (13/2/2026). Aksi tersebut dipicu dugaan penggelapan dana, penipuan terhadap investor, serta kualitas produk gizi yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan.
Koordinator aksi dari Kapak Merah Putih, Aris Priyono, menilai yayasan itu diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah menutup sekaligus mem-blacklist yayasan ini. Banyak pihak dirugikan, termasuk penerima manfaat program,” ujar Aris di sela demonstrasi.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah dokumentasi berupa foto kondisi dapur yang disebut tidak higienis. Mereka menilai makanan yang diproduksi tidak layak dan berpotensi melanggar standar keamanan pangan.
Baca juga : Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo, Pemkab Kediri Galakkan Gerakan Budaya Bersih
Tak hanya itu, demonstran juga menyoroti dugaan persoalan keuangan yang melibatkan investor dan mitra pedagang. Menurut Aris, yayasan menawarkan skema kerja sama bagi hasil, namun pelaksanaannya disebut tidak sesuai kesepakatan awal.
“Sejumlah investor mengaku tidak menerima pembayaran hampir satu tahun. Pedagang yang bekerja sama juga mengalami hal serupa. Kerugian rata-rata diperkirakan mencapai Rp100 juta per orang,” ungkapnya.
Massa khawatir pola serupa akan diperluas ke wilayah lain. Karena itu, mereka mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh hingga pembekuan izin operasional apabila ditemukan pelanggaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Administrator Yayasan Barokah Ala Khumaidah, Imam, menyatakan pihaknya terbuka terhadap laporan dan siap menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang guna memastikan transparansi.
“Kami terbuka untuk diperiksa. Jika ada keluhan atau temuan, silakan dilaporkan dan akan kami bantu proses pertanggungjawabannya,” ujar Imam kepada wartawan.
Terkait pengelolaan keuangan, Imam menjelaskan operasional SPPG dijalankan oleh perwakilan yayasan di tingkat pelaksana, bukan langsung oleh pusat. Secara struktur, pengelolaan disebut berada di bawah tanggung jawab Ala Khumaidah.
Baca juga : Pemkot Kediri dan Bapanas Perketat Pemantauan Harga Sembako Jelang Imlek dan Ramadan
Adapun soal kualitas makanan, pihak yayasan berjanji melakukan audit internal serta menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran standar mutu.
“Ini menyangkut reputasi yayasan. Kami akan evaluasi total dan memberikan sanksi kepada pengelola dapur bila terbukti melanggar. Pengawasan ke depan akan kami perketat,” pungkasnya.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
