Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Dampak Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gatut Sunu Wibowo masih terasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sejumlah ruangan perkantoran hingga kini masih disegel, termasuk di kawasan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.
Akibatnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, belum dapat berkantor di pendopo dan untuk sementara menjalankan aktivitas pemerintahan dari kantor Pemda.
Berdasarkan pantauan, setidaknya enam ruangan masih dalam status penyegelan. Di antaranya ruang pengadaan barang dan jasa serta ruang rapat terkait di kompleks Pemkab Tulungagung.
Selain itu, penyegelan juga dilakukan di sejumlah ruang di Kantor Dinas PUPR, meliputi ruang bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, staf administrasi Bina Marga, hingga ruang kepala dinas.
Baca juga : Tasyakuran Ulang Tahun Personel Polres Kediri, Perkuat Soliditas dan Kebersamaan
Ruangan-ruangan tersebut untuk sementara tidak dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga aktivitas administrasi harus dialihkan ke lokasi lain.
Ahmad Baharudin membenarkan kondisi tersebut. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan ruangan yang disegel.
“Jumlah pastinya kami belum tahu. Yang jelas, ASN yang terdampak harus menempati ruang lain agar pelayanan tetap berjalan normal,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, penyegelan tidak hanya berdampak pada pegawai, tetapi juga pada aktivitas kepala daerah. Pasalnya, kantor Bupati yang berada di Pendopo masih digunakan KPK untuk kepentingan penyidikan.
“Ruangan di pendopo masih dipakai KPK, sehingga kami belum bisa menggunakannya,” jelasnya.
Meski demikian, Baharudin memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik. Ia telah menginstruksikan seluruh ASN agar tetap bekerja secara optimal dan menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca juga : SPMB 2026 Dibuka Mei, Disdik Kediri Minta Orang Tua Utamakan Sekolah Terdekat
“Penyegelan ini tidak boleh menjadi hambatan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung pun berkomitmen menjaga stabilitas layanan publik di tengah proses hukum yang tengah berlangsung, sembari menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak KPK.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
