Blitar, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Blitar kembali mencatatkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Raihan kali ini menjadi yang ke-16 secara berturut-turut bagi Pemerintah Kota Blitar, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan capaian WTP terbanyak di Jawa Timur.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan raihan ini tentu kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus berupaya mengelola keuangan daerah secara baik, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).
Baca juga : Sebanyak 59 ASN Pemkab Kediri dan 12 Personel Polri Jalani Ibadah Haji Tahun 2026
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Blitar terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja secara maksimal, terutama dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, setiap program dan penggunaan dana harus sesuai dengan peruntukan serta mampu dipertanggungjawabkan.
Syauqul juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam mempertahankan prestasi tersebut, termasuk DPRD Kota Blitar sebagai mitra pemerintah daerah dalam proses penganggaran dan pengawasan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan, termasuk DPRD yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pengelolaan anggaran daerah,” katanya.
Selain itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP juga tidak lepas dari peran Inspektorat Kota Blitar sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah. Inspektorat dinilai mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan pendampingan, review, monitoring, evaluasi, audit, hingga pengawasan tata kelola keuangan di seluruh OPD.
Baca juga : Rakerwil III RAPI Kota Kediri Perkuat Sinergi dengan Pemkot dan Matangkan Program Sosial Berkelanjutan
Dengan capaian WTP ke-16 secara beruntun ini, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
