PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo memasuki tahapan lanjutan. Delapan fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji secara menyeluruh rancangan anggaran tersebut, terutama menyangkut penentuan program prioritas di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda penyampaian jawaban Plt Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, Rabu (4/11/2026). Rapat berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Ponorogo dan dihadiri Plt Bupati Lisdyarita.
Dalam penyampaiannya, Lisdyarita mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan pandangan konstruktif yang disampaikan pimpinan maupun seluruh fraksi DPRD selama proses pembahasan rancangan anggaran.
Baca juga : Puting Beliung Terjang Kepung Kediri, 20 Rumah Warga Mengalami Kerusakan
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengarahkan penggunaan anggaran pada sejumlah sektor yang dinilai strategis dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian utama meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sampah.
Lisdyarita juga menyambut kesepakatan seluruh fraksi untuk membentuk pansus guna mengkaji Raperda APBD secara lebih menyeluruh sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan.
“Memang harus dibentuk pansus dan dibedah secara holistik. Tapi memang untuk skala prioritas kita pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pengelolaan sampah,” ungkap Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa seluruh delapan fraksi di lembaga legislatif tersebut telah menyetujui pembentukan pansus. Menurutnya, pembahasan secara mendalam diperlukan agar alokasi anggaran tetap tepat sasaran meskipun pemerintah daerah menghadapi pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Baca juga : Lalai Mengawasi Pembakaran Sampah, Rumpun Bambu di Tarokan Kediri Dilalap Api
Ia menyebutkan, pengurangan dana transfer tersebut diperkirakan mencapai Rp142 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah daerah dan DPRD perlu mencermati kembali pos-pos belanja serta menentukan program yang harus diprioritaskan dalam APBD 2027.
“Pansus untuk membedah keuangan di tahun 2027 nanti, apalagi ada pemotongan TKD sekitar 142 miliar. Tentu pos-pos mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Kang Wie itu menjelaskan, pansus nantinya akan memanggil seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memaparkan kebutuhan anggaran masing-masing. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga akan dimintai penjelasan agar pembahasan alokasi belanja dapat dilakukan secara komprehensif.
Melalui mekanisme tersebut, DPRD berharap setiap kebutuhan anggaran dapat dikaji berdasarkan urgensi dan skala prioritas pembangunan daerah.
“Ya nanti satu per satu OPD kita panggil termasuk juga untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah semuanya klir nanti agenda selanjutnya yakni pengambilan keputusan,” tutup Kang Wie.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin