Kediri, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat penerapan program Satu Data Indonesia melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah periode 2026–2029. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah semakin terarah serta tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, dalam Forum Satu Data Kota Kediri yang berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (3/11).
Menurut Endang, keberadaan data yang terintegrasi dan berkualitas menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah. Data yang akurat dapat menjadi landasan dalam menyusun program pembangunan sekaligus mengukur keberhasilan pelaksanaannya.
“Penguatan implementasi Satu Data Indonesia sangat penting sebagai fondasi dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah,” terangnya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas sebagai produsen data untuk memastikan informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan valid. Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara berkala, terutama apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan.
Baca juga : Wali Kota Kediri Tinjau Sejumlah Program di Rejomulyo, Mulai Layanan Kesehatan hingga Penanganan Sampah
Endang menilai ketersediaan data berkualitas memiliki peran besar dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting.
Kedua persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan lintas sektor sehingga setiap OPD perlu saling berkoordinasi dan memanfaatkan data secara terpadu.
“Data yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Persoalan tersebut tentunya tidak dapat ditangani oleh satu OPD saja, namun membutuhkan kolaborasi dan pemanfaatan data secara bersama-sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Endang menjelaskan bahwa pembangunan daerah memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan perekonomian masyarakat.
Karena itu, informasi yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pembaruan data menjadi hal penting agar program yang disusun tidak melenceng dari kondisi sebenarnya.
Ia juga mengingatkan setiap OPD agar lebih memperhatikan kelengkapan, ketepatan, dan kemudahan akses data yang dikelola. Selain dapat dipertanggungjawabkan, informasi tersebut harus diperbarui secara rutin sehingga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Baca juga : Dandim 0809 Kediri Pimpin Upacara Hari Pahlawan di Pemkab Kediri
Endang berharap budaya kerja berbasis data semakin diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, mulai dari penyusunan program, penentuan prioritas kegiatan hingga evaluasi hasil pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
Menurutnya, keberhasilan Satu Data Indonesia bukan sekadar dilihat dari jumlah informasi yang berhasil dihimpun. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana data tersebut memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum tersebut, ia mengajak seluruh OPD memperkuat sinergi dan koordinasi agar pengelolaan data di Kota Kediri semakin baik.
“Mari kita bangun komitmen bersama, memperkuat koordinasi, tingkatkan kualitas data dan pastikan setiap informasi yang kita miliki dapat mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Semoga melalui kegiatan ini kita bisa terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Kediri yang semakin mapan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono selaku pembina data menyatakan dukungannya terhadap penyusunan sekaligus pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia periode 2026–2029.
Ia menilai keberhasilan program tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Berbagai kendala dalam proses pengelolaan dan penyediaan data perlu diselesaikan melalui komunikasi serta kerja sama yang berkesinambungan.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia. Tentu ke depannya kita harus terus berkolaborasi, apa yang menjadi hambatan harus diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan,” terangnya.
Emil menambahkan, Kota Kediri sebenarnya telah memiliki beragam informasi sektoral, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Berbagai data tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pihak berkepentingan melalui portal Satu Data Kota Kediri.
Ke depan, ketersediaan informasi tersebut perlu terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk pihak yang ingin melihat peluang investasi di Kota Kediri.
Ia juga mengapresiasi kerja seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam membangun sistem pengelolaan data tersebut.
“Tentu ini menjadi apresiasi untuk Bapak/Ibu semuanya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Ke depan ini bisa kita dorong terus agar potensi investasi di Kota Kediri bisa dengan mudah terbaca oleh pihak manapun,” jelasnya.
Emil berharap penerapan Satu Data Indonesia semakin mendorong pemerintah daerah menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam menentukan kebijakan. Dengan dukungan informasi yang valid dan mutakhir, setiap program pembangunan diharapkan dapat disusun, dilaksanakan, serta dievaluasi secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.***
Editor : Hadiyin
