Blitar, LINGKARWILIS.COM – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar memberikan klarifikasi terkait identitas Sukamto Ayok (49), Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan menjadi tawanan perang di Ukraina. Berdasarkan hasil penelusuran data keimigrasian, pria tersebut dipastikan bukan berasal dari Blitar, melainkan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Blitar, Rini Sulistyowati, membenarkan bahwa Sukamto tercatat sebagai warga Jember.
Rini menjelaskan, penelusuran melalui sistem informasi keimigrasian menunjukkan bahwa Sukamto pernah mengurus paspor di sejumlah kantor imigrasi di Jawa Timur, termasuk Kediri, Surabaya, Blitar, hingga terakhir di Jember.
“Memang SA ini setelah dilakukan penelusuran yang bersangkutan bukan warga Blitar. Menurut sistem informasi yang kami miliki, yang bersangkutan merupakan warga Jember yang pernah membuat paspor di beberapa wilayah di Jawa Timur seperti di Kediri, Surabaya, Blitar, dan terakhir di Kantor Imigrasi Jember,” ungkap Rini, Sabtu (14/11/2026).
Baca juga : Imigrasi Blitar Edukasi Warga Ponggok agar Waspada TPPO dan Penyelundupan Manusia
Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa berdasarkan catatan keimigrasian, Sukamto terakhir melakukan perjalanan ke luar negeri pada Juni 2026. Hingga saat ini, yang bersangkutan belum tercatat kembali masuk ke wilayah Indonesia.
Sebelumnya, nama Sukamto menjadi perhatian publik setelah muncul kabar bahwa dirinya ditangkap pasukan Ukraina dan menjadi tawanan perang.
Berdasarkan informasi yang beredar, pria berusia 49 tahun tersebut awalnya berangkat ke Rusia setelah menerima tawaran pekerjaan di sektor konstruksi. Namun, setibanya di negara tujuan, ia diduga justru direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia hingga akhirnya dikirim ke medan perang.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih cermat dalam menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Calon pekerja migran perlu memastikan legalitas perusahaan pemberi kerja, mekanisme perekrutan, serta kelengkapan dokumen sebelum memutuskan berangkat.
Masyarakat juga diimbau menggunakan jalur penempatan kerja resmi guna menghindari berbagai risiko, termasuk menjadi korban perekrutan ilegal maupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
