LINGKARWILIS.COM – Media sosial X diramaikan dengan tagar Indonesia Gelap yang dibagikan masyarakat Indonesia sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan baru pemerintah.
Tagar Indonesia Gelap tidak hanya ramai di media sosial, ribuan mahasiswa juga menyuarakan rasa kecewanya dengan turun jalan selama tiga hari mulai dari 17 Februari yang berlangsung serentak di berbagai wilayah.
Aksi demo besar-besaran serta terencana yang dilakukan mahasiswa ini mengingatkan pada sosok Sondang Hutagalung mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Mungkin tidak banyak orang tahu siapa Sondang Hutagalung tetapi kisahnya menarik untuk diceritakan kembali. Mundur 14 tahun lalu tepatnya tahun 2011, Indonesia dikejutkan dengan kabar seorang mahasiswa membakar dirinya di depan Istana Negara, Jakarta.
Sondang Hutagalung pria kelahiran tahun 1989 itu membakar dirinya sendiri sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakadilan dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Mengutip laman Tirto, Sondang Hutagalung merupakan seorang aktivis hak asasi manusia (HAM), dikenal karena keberaniannya dalam memperjuangkan keadilan.
Sebelum melakukan aksi bakar diri pada 7 Desember 2011, ia sempat meninggalkan pesan yang ditulis dalam buku harian milik kekasihnya, Putri.
Pesan tersebut berisi kecaman terhadap ketidakadilan, ketidakpedulian, kemiskinan, serta rasa sakit yang dialami masyarakat.
“Terkutuklah buat ketidakadilan, terkutuklah buat ketidakpedulian, terkutuklah buat kemiskinan, terkutuklah buat rasa sakit dan sedih,” Tulis Sondang.
Jenazah Sondang disemayamkan di Aula Universitas Bung Karno (UBK) pada 11 Desember 2011, sebelum akhirnya dimakamkan di TPU Pondok Kelapa. Sebagai bentuk penghormatan, pihak kampus menganugerahkan gelar Sarjana Kehormatan kepada almarhum.
Saat itu, berbagai spekulasi muncul mengenai alasan di balik aksinya. Keluarga, pihak kampus, hingga kekasihnya menegaskan bahwa Sondang tidak sedang menghadapi masalah pribadi. Namun, dugaan kuat mengarah pada kekecewaannya terhadap sikap pemerintah dalam penegakan HAM.
Salah satu insiden yang disebut-sebut melatarbelakangi tindakannya adalah penolakan Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap 1.000 surat dari korban pelanggaran HAM yang dikawal oleh aktivis.
Surat tersebut rencananya akan diserahkan pada 16 Agustus 2011, tetapi protokoler Istana menolak permintaan mereka untuk menyampaikannya secara langsung, yang akhirnya memicu kekecewaan mendalam di kalangan aktivis.
Ratusan Mahasiswa Di Malang Suarakan Aspirasi dengan Damai, Polresta Apresiasi Aksi Damai
Aksi Demo Indonesia Gelap
Aksi Indonesia Gelap akan terus berlanjut hingga suara para mahasiswa yang mewakili masyarakat didengar. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi ini secara terstruktur di wilayahnya masing-masing.
Sebelumnya, BEM Seluruh Indonesia melalui akun Instagram @bemsi.official mengundang semua pihak turun ke lapangan pada 17 Februari 2025. Dari seruan ini aksi demo Indonesia Gelap menjadi viral di seluruh wilayah.
Jakarta
Pada 17 Februari 2025, mahasiswa dan koalisi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, sebagai bentuk penolakan terhadap program efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kericuhan terjadi di Simpang Empat Harmoni, Gambir, saat mahasiswa berupaya menerobos barikade polisi untuk bergabung dengan kelompok demonstran lain di Bundaran Patung Kuda.
Aksi saling dorong dan tarik antara mahasiswa dan aparat keamanan sempat terjadi, bahkan nyaris berujung bentrokan.
Sejumlah mahasiswa yang berada di garis depan terlibat ketegangan langsung dengan petugas.
Hingga Senin malam, massa yang masih bertahan melempari polisi dengan kayu dan botol air mineral.
Selain itu, mereka juga merusak barikade kawat berduri dan melakukan aksi pembakaran, meskipun situasi akhirnya berhasil dikendalikan sebelum meluas.
Malang
Demonstrasi mahasiswa lainnya juga berlangsung di depan DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2) berujung ricuh.
Ribuan massa dari BEM se-Malang Raya dan Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya awalnya melakukan aksi bakar, sebelum akhirnya meningkatkan tensi hingga menjebol pintu gerbang DPRD Kota Malang dan memasuki halaman gedung.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama beberapa perwakilan fraksi telah menemui demonstran untuk bernegosiasi. Namun, massa tetap tidak puas, sehingga kericuhan kembali pecah.
Menurut salah satu orator, Daniel Alexandre Siagian, aksi ini membawa 14 poin tuntutan, termasuk penolakan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD yang dinilai merugikan rakyat.
Makassar
Aksi “Indonesia Gelap” juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan massa mahasiswa mengepung kantor DPRD Sulsel. Mereka menuntut agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Demonstran menutup Jalan Urip Sumoharjo dan membakar ban bekas di depan gerbang DPRD, sehingga kepolisian terpaksa mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi.
Koordinator aksi, Alfi, menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan seharusnya tetap menjadi prioritas utama negara, bukan sekadar sektor pendukung.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga medis serta pendidikan gratis yang berkualitas bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara sesuai amanat UUD 1945
Solo
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) Solo turut serta dalam aksi “Indonesia Gelap” yang digelar serentak pada Senin, 17 Februari 2025.
Ratusan mahasiswa berkumpul di Boulevard Kampus UNS Solo, menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa bergantian berorasi dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden BEM UNS 2025, Muhammad Faiz Zuhdi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
Surabaya
Aksi mahasiswa dalam demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur berakhir ricuh pada Senin (17/2/2025). Kericuhan terjadi saat massa berusaha melewati pagar kawat pembatas yang dipasang polisi, menuntut Ketua DPRD Jatim segera menemui mereka dan menyampaikan tuntutan kepada Presiden.
Ketika massa terus mendesak, polisi merespons dengan menembakkan water cannon ke arah mahasiswa. Semprotan air bertekanan tinggi itu membuat peserta aksi berhamburan menjauh dari lokasi terdampak.
Dalam kondisi kacau, sebagian mahasiswa yang marah berteriak dan melempar botol minum ke arah aparat yang berjaga di depan gedung DPRD Jatim.
Padang
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Barat turun ke jalan pada Selasa (18/2/2025), menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan efisiensi yang dinilai tidak tepat sasaran dan merugikan rakyat.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan kantor DPRD Sumbar, Kota Padang, pada Selasa sore.
Massa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat membawa spanduk, karton, dan kertas berisi tulisan bernada kritik, menyuarakan aspirasi mereka dalam gerakan “Indonesia Gelap”.
Tuntutan BEM SI Indonesia Gelap
1. Pendidikan Gratis & Demokratis – Menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan menuntut pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.
2. Cabut PSN Bermasalah – Menolak proyek strategis nasional yang dianggap merampas tanah rakyat dan tidak berpihak pada reforma agraria sejati.
3. Tolak Revisi UU Minerba – Menilai revisi ini membungkam kritik kampus dan mengancam kebebasan akademik.
4. Hapus Multifungsi ABRI – Menolak keterlibatan militer dalam sektor sipil yang berpotensi represif.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat – Mendesak perlindungan hukum bagi tanah dan kebudayaan masyarakat adat.
6. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025 – Menolak aturan ini karena dinilai merugikan rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Program Makan Gratis – Memastikan program ini berjalan efektif dan tidak sekadar alat politik.
8. Realisasikan Tunjangan Kinerja Dosen – Meningkatkan kesejahteraan akademisi untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi.
9. Perppu Perampasan Aset – Mendesak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait perampasan aset.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan – Menolak revisi yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
11. Efisiensi & Rombak Kabinet – Menghapus pemborosan pejabat dan merombak kabinet yang dianggap bermasalah.
12. Tolak Revisi Tatib DPR – Menilai revisi ini bisa menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh DPR.
13. Reformasi Polri – Mendesak reformasi menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengumumkan akan menggelar puncak aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” pada 20 Februari, yang akan dipusatkan di Jakarta.
Aksi ini akan melibatkan peserta dari berbagai daerah di luar Jakarta yang turut hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Menurut Koordinator Pusat BEM SI, demonstrasi pada tanggal tersebut akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa setelah tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi sebelumnya pada 17 Februari tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.
Mahasiswa berencana kembali menekan pemerintah agar merespons tuntutan yang telah mereka suarakan terkait kebijakan pemangkasan anggaran dan isu-isu lainnya yang dianggap merugikan rakyat.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
