LINGKARWILIS.COM – Gelombang protes terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang berlangsung pada Kamis (20/3/2025) semakin meluas di berbagai daerah hingga saat ini dengan aksi yang berujung ricuh.
Demonstrasi tolak UU TNI yang awalnya berlangsung tenang berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan, di beberapa daerah terdapat massa yang mengalami luka-luka dan ditangkap saat bentrokan terjadi.
Seperti di Malang sejumlah peserta aksi tplak UU TNI melakukan vandalisme dengan mencoret-coret tembok gedung DPRD, sementara lainnya nekat membakar fasilitas umum sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Situasi ini menunjukkan meningkatnya eskalasi ketegangan di tengah masyarakat yang menolak UU TNI, memicu perhatian luas dari berbagai pihak termasuk media Internasional yang ikut melaporkan kekacauan yang ada di Indonesia saat ini.
Demo Tolak UU TNI di Malang Ricuh, Gedung DPRD Dilempar Bom Molotov
Aksi Tolak UU TNI
Jakarta
Setelah pengesahan RUU TNI oleh DPR RI pada 20 Maret 2025, aksi unjuk rasa di Jakarta yang awalnya damai berakhir dengan kericuhan.
Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan mengakibatkan belasan mahasiswa luka-luka, beberapa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit akibat tindakan represif polisi saat membubarkan massa.
Menurut Amnesty International Indonesia, setidaknya empat orang yang terverifikasi mengalami luka-luka, termasuk tiga mahasiswa berinisial D, DH, dan RR. Mereka mengaku dipukul berkali-kali dengan pentungan saat pembubaran paksa sekitar pukul 19.00 WIB. Cedera yang dialami meliputi luka di kepala, lengan, paha, dan pundak. Salah satu korban bahkan masih menjalani perawatan medis.
Selain mahasiswa, seorang pengemudi ojek online di kawasan Senayan juga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah polisi yang menuduhnya sebagai peserta aksi. Ia mengalami luka di kepala dan tangan.
Seorang jurnalis dari IDN Times turut mengalami intimidasi saat merekam kejadian di lapangan; polisi berusaha merebut ponselnya dan mengambil kunci motornya secara paksa.
Berdasarkan video yang beredar, Insiden kekerasan juga terjadi di bawah jembatan layang JCC, di mana seorang pengemudi ojek berbaju hitam tampak dipukuli dan ditendang oleh sejumlah polisi.
Aksi represif aparat terhadap demonstran, warga, dan jurnalis ini semakin memicu perhatian publik terhadap eskalasi ketegangan terkait penolakan UU TNI.
Bandung
Pada Kamis (20/3), massa mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, guna menolak RUU TNI yang dinilai membuka peluang kembalinya dwifungsi TNI.
Aksi ini dimulai dengan longmars dari Universitas Islam Bandung (Unisba), diiringi lagu-lagu perlawanan, sebelum akhirnya tiba di lokasi untuk berorasi dan menyampaikan tuntutan. Spanduk bertuliskan “Kembalikan TNI ke Barak” dan “Tolak RUU TNI” turut dibentangkan sebagai bentuk protes.
Demonstrasi awalnya berlangsung tertib, meski sempat terjadi pelemparan petasan ke dalam gedung. Massa akhirnya membubarkan diri dengan damai sekitar pukul 18.00 WIB.
Namun, situasi berubah pada Jumat sore (21/3) ketika aksi protes kembali digelar dengan tensi yang lebih tinggi. Sejumlah massa berpakaian hitam melakukan pelemparan bom molotov ke arah gedung sembari mencoret-coret dinding dengan pesan penolakan terhadap UU TNI.
Kericuhan semakin meningkat dengan pembakaran ban bekas di tengah kerumunan, sementara petugas kepolisian berusaha menjaga ketertiban di lokasi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung melaporkan bahwa sebanyak 25 orang mengalami luka-luka akibat kekerasan aparat dalam demonstrasi tersebut.
Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, menyebut bahwa data tersebut diperoleh dari laporan yang masuk ke nomor aduan mereka. Para korban sempat dievakuasi ke Universitas Pasundan (Unpas) untuk mendapatkan perawatan medis.
Malang
Demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI di Kota Malang pada Minggu (23/3) berujung ricuh. Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Malang itu diwarnai pelemparan bom molotov oleh mahasiswa, hingga mengakibatkan pos penjagaan terbakar.
Gerakan “Malang Turun ke Jalan” memulai aksi mereka sejak pukul 16.00 WIB, dengan ratusan demonstran bertahan hingga malam hari. Situasi semakin memanas ketika massa mulai melempar petasan, kembang api, dan bom molotov ke arah polisi dan gedung DPRD. Sekitar pukul 18.20 WIB, beberapa demonstran mencoba menerobos masuk ke dalam gedung melalui pintu utara.
Menurut Wafdul Adif dari LBH Pos Malang, hingga Senin dini hari, enam demonstran ditangkap aparat. Selain itu, beberapa peserta aksi, termasuk tim medis, jurnalis, dan pendamping hukum, dilaporkan mengalami kekerasan.
Selain penangkapan, sekitar 8-10 demonstran dinyatakan hilang kontak berdasarkan keterangan massa aksi lainnya. Sementara itu, sekitar 6-7 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat bentrokan dengan aparat.
Surabaya
Kelompok Massa Aksi Kamisan Surabaya bersama elemen masyarakat sipil lainnya tetap melanjutkan demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI, meskipun aturan tersebut telah disahkan oleh DPR RI.
Aksi ini berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (20/3), bertepatan dengan Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Semeru 2025 yang dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Momen tersebut menciptakan kontras yang mencolok, di mana satu pihak menolak militerisme sementara di sisi lain aparat kepolisian berdiri dalam formasi resmi.
Selain itu, rencana aksi lanjutan telah beredar di media sosial, di mana elemen masyarakat Surabaya akan kembali menggelar demonstrasi di lokasi yang sama pada Senin (24/3/2025). Poster ajakan aksi tersebut menyebutkan bahwa kegiatan akan mencakup panggung orasi, pembacaan puisi, pertunjukan teatrikal, serta aksi simbolis sebagai bentuk protes terhadap revisi UU TNI.
Semarang
Demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung DPRD Jawa Tengah pada Kamis (20/3/2025) berakhir ricuh, mengakibatkan sedikitnya tujuh orang mengalami luka-luka akibat dugaan kekerasan aparat.
Salah satu korban, Ketua BEM Universitas Negeri Semarang, Kuat Nursiam, mengalami luka robek di pelipis serta memar di punggung dan dada. Selain itu, sejumlah mahasiswa dilaporkan dicari oleh orang-orang yang mengaku sebagai polisi dan tentara hingga ke kampus setelah aksi berakhir.
Insiden ini semakin memanas setelah polisi membubarkan massa aksi dengan gas air mata. Beberapa peserta demo juga sempat ditangkap, termasuk seorang mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, sopir mobil komando, dan operator sound system, yang kemudian dibebaskan sekitar pukul 21.15 WIB.
Gelombang aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI yang terjadi di berbagai daerah mencerminkan kekhawatiran besar masyarakat terhadap potensi dampak dari regulasi baru ini. Dari Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, hingga Semarang,
Situasi ini menunjukkan bahwa suara publik masih perlu didengar dan dicarikan jalan tengah agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi tanpa mengorbankan keamanan dan kebebasan berekspresi. Pemerintah dan aparat diharapkan dapat menangani polemik ini dengan pendekatan dialogis serta mengedepankan hak-hak demokratis warga negara, guna menghindari eskalasi lebih lanjut.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya