TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Kawasan Kuliner Pinka di Tulungagung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, polemik muncul akibat aktivitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memanfaatkan area taman dan sepadan Sungai Ngrowo sebagai lokasi berjualan. Kondisi tersebut dinilai berisiko menimbulkan kerusakan ekologis.
Deputi Advokasi dan Investigasi Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, Maliki Nusantara, mengaku prihatin dengan pemanfaatan kawasan taman di sepadan sungai yang justru dialihfungsikan menjadi area angkringan dan aktivitas perdagangan lainnya.
Menurutnya, taman yang berada di sempadan sungai sejatinya memiliki fungsi ekologis penting. Namun dalam praktiknya, area tersebut kini kerap diinjak-injak pengunjung akibat aktivitas jual beli, sehingga berpotensi merusak fungsi lingkungan yang ada.
“Taman di Kawasan Kuliner Pinka yang berada di sempadan Sungai Ngrowo kondisinya sangat memprihatinkan karena rusak akibat aktivitas UMKM yang berlangsung di sana,” ujar Maliki, Senin (19/1/2026).
Baca juga : Kasus PMK Bertambah, 53 Sapi di Kabupaten Kediri Terpapar dan Satu Dilaporkan Mati
Selain ancaman terhadap lingkungan, Maliki menilai kegiatan ekonomi di area sepadan sungai juga menyimpan risiko hukum bagi para pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa secara aturan, kawasan sepadan sungai tidak diperbolehkan digunakan untuk aktivitas perdagangan.
“Secara regulasi, sepadan sungai memang dilarang untuk kegiatan ekonomi. Artinya, pelaku UMKM yang berjualan di area tersebut berpotensi terkena penertiban atau penggusuran,” jelasnya.
Maliki mengakui bahwa pengelola kawasan, baik Perum Jasa Tirta maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebenarnya telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berdagang. Namun, menurutnya, lemahnya pengelolaan menyebabkan tidak terwujudnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Ia menyoroti adanya papan larangan berjualan di area taman yang terpasang di kawasan Pinka, namun tidak diindahkan oleh para pedagang.
“Sudah jelas ada tulisan ‘Dilarang berjualan di area taman’, tetapi kenyataannya masih banyak aktivitas perdagangan. Dampaknya bukan hanya pada kerusakan ekologi, tapi juga merugikan pedagang karena rawan digusur,” ungkapnya.
Baca juga : DLH Kabupaten Kediri Intensifkan Perantingan Pohon di Awal 2026
Lebih lanjut, Maliki mempertanyakan masih maraknya aktivitas jual beli di area terlarang tersebut. Ia menduga adanya pihak tertentu yang diduga memberikan jaminan keamanan kepada pedagang untuk tetap berjualan di taman dan sepadan sungai.
Padahal, lanjutnya, dari sisi aturan maupun hukum, larangan berjualan di kawasan tersebut sudah sangat jelas. Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan ini perlu ditangani secara arif agar tidak mematikan roda perekonomian masyarakat.
“Masalah ini harus disikapi secara bijaksana. Ekonomi tetap harus berjalan, tetapi fungsi ekologis dan teknis kawasan juga tidak boleh dikorbankan,” pungkas Maliki.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
