Ponorogo, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai pekan depan. Kebijakan ini diterapkan menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Ponorogo, Sapto Djatmiko, menjelaskan bahwa penerapan WFH dilakukan satu kali dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat, sebagaimana diatur dalam surat edaran tersebut.
“Setiap Jumat ASN menjalankan WFH sesuai edaran Mendagri. Namun, ini bukan berarti libur, karena aktivitas kerja tetap dipantau melalui aplikasi khusus,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan WFH ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi di tengah dinamika global, khususnya dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, tidak seluruh instansi dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh tersebut.
Baca juga : Mas Dhito Ingatkan PNS Baru Pemkab Kediri Jauhi Korupsi dan Bekerja Profesional
Menurutnya, sejumlah organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO).
“Ada instansi yang tidak memungkinkan WFH karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sehingga ASN-nya tetap harus bekerja di kantor,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sapto menyebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkab Ponorogo akan diatur secara teknis melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan WFH belum diberlakukan pada pekan ini karena bertepatan dengan hari libur nasional.
Baca juga : Pasar Malam Alun-Alun Ponorogo Sumbang PAD Ratusan Juta Rupiah
“Teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran bupati,” pungkasnya.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
