Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2025 belum sepenuhnya terserap. Sejumlah program yang tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran menyebabkan munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp 2,5 triliun, namun realisasinya hanya mencapai kurang lebih Rp 2,4 triliun hingga akhir tahun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar Rp 427 miliar yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan sah lainnya.
Untuk belanja daerah, realisasi anggaran sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp 2,3 triliun, sehingga masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.
“Belanja daerah terealisasi sekitar Rp 2,3 triliun, sehingga masih terdapat Silpa dari anggaran yang belum digunakan,” ujarnya usai rapat.
Baca juga : Stok Darah PMI Kabupaten Kediri Capai 480 Kantong, Dinilai Masih Aman Pasca Lebaran
Lisdyarita, yang akrab disapa Bunda Rita, menjelaskan bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah penundaan beberapa proyek fisik di akhir tahun akibat dampak operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.
Pemerintah daerah memilih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program, khususnya pada sektor infrastruktur, yang direncanakan kembali berjalan pada tahun anggaran 2026.
“Program yang sempat tertunda tetap akan dilanjutkan tahun ini, termasuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyampaikan bahwa rapat paripurna LKPJ merupakan kelanjutan dari agenda yang sebelumnya tertunda. DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengkaji laporan tersebut secara mendalam sebelum disampaikan kepada gubernur.
Ia menegaskan, program-program yang belum terealisasi akan menjadi perhatian serius DPRD, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat segera direalisasikan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Selain itu, Silpa diharapkan dapat ditekan pada tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
