Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama 13 tahun berturut-turut berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akhirnya terhenti pada pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Hasil pemeriksaan terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunjukkan Pemkab Ponorogo belum mampu kembali meraih opini tertinggi tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai temuan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Ponorogo gagal mempertahankan opini WTP pada tahun ini.
“Ada beberapa catatan yang harus kami perbaiki dan secepatnya akan kami tindak lanjuti,” ujar Lisdyarita.
Baca juga : Pemkot Kediri Tegaskan Status Aset Bandar Lor di Banjarmlati Sudah Final, Mengacu Putusan MA yang Inkrah
Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada 11 Juni 2026. Penyerahan dilakukan setelah proses pemeriksaan pendahuluan selesai dilaksanakan.
Meski demikian, Lisdyarita yang akrab disapa Bunda Rita belum membeberkan secara rinci seluruh temuan yang menjadi perhatian auditor. Namun, ia membenarkan bahwa salah satu persoalan yang turut menjadi sorotan berkaitan dengan proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) yang berada di Kecamatan Sampung.
Untuk menindaklanjuti berbagai catatan tersebut, pemerintah daerah berencana segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mencari solusi dan mempercepat proses perbaikan.
“Nanti cepat kami tangani, sehingga ke depan bisa mendapatkan WTP kembali,” katanya.
Bunda Rita menilai kegagalan mempertahankan opini WTP harus menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, pembenahan tata kelola keuangan dan penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi temuan auditor harus dilakukan secara serius agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
Ia menegaskan, Pemkab Ponorogo berkomitmen memperbaiki seluruh catatan yang diberikan BPK serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun berjalan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap opini WTP dapat kembali diraih pada pemeriksaan laporan keuangan tahun berikutnya.
“Target kami ke depan bisa mendapatkan WTP kembali. Catatan hari ini tentu menjadi evaluasi dan perbaikan bersama dinas terkait terhadap permasalahan-permasalahan yang ada,” pungkasnya.***
Reporter : Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
