LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Jombang akhirnya mencapai kata sepakat dengan Paguyuban Sound System Jombang (PSSJ) terkait pengaturan penggunaan sound system di wilayah setempat.
Kesepakatan itu lahir dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar secara tertutup di Pendopo Swagata pada Selasa (29/7/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengurus PSSJ.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati 11 poin penting sebagai pedoman teknis penggunaan sound system di tengah masyarakat.
Viral di WA! Balita 4 Tahun di Malang Diduga Jadi Korban Pencabulan Tetangga Sendiri
Ketua PSSJ, Khoiman, menjelaskan bahwa penggunaan sound system akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sound tetap dan sound jalan.
Sound tetap merujuk pada perangkat audio yang dipasang di satu lokasi seperti saat hajatan atau konser. Sedangkan sound jalan mengacu pada perangkat bergerak yang digunakan dalam kegiatan keliling menggunakan kendaraan.
“Untuk sound jalan, maksimal hanya boleh 85 desibel dan harus mendapat izin tertulis dari seluruh warga yang dilalui rute acaranya, termasuk tanda tangan resmi dari kepala desa, kapolsek, dan camat,” ujar Khoiman usai rapat.
Sementara untuk sound tetap, penggunaan diperbolehkan hingga tingkat suara rata-rata 100 desibel dengan durasi maksimal 10 menit. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan lokasi dan kapasitas penonton.
Polres Malang Gerak Cepat Tanggapi Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wagir
Aspek lain yang diatur adalah larangan menampilkan unsur erotis, seperti penampilan DJ dengan busana minim, joget vulgar, hingga tarian yang tidak sesuai norma kesopanan.
“Penampilan seni masih diperbolehkan, tapi harus memenuhi norma kesopanan,” tegas Khoiman.
Berikut beberapa poin penting hasil kesepakatan:
-
Penggunaan sound wajib memperoleh izin tertulis dari kepolisian, disertai rekomendasi dari kepala desa/lurah, maksimal 14 hari sebelum acara.
-
Lokasi acara diutamakan berada di ruang terbuka dan jauh dari pemukiman padat penduduk.
-
Untuk kegiatan keliling, kendaraan dan kapasitas sound harus disesuaikan dengan lebar jalan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
-
Volume suara harus diturunkan saat melewati fasilitas pelayanan kesehatan.
-
Dilarang membawa senjata tajam, mengonsumsi minuman keras atau zat terlarang.
-
Dilarang menampilkan konten pornografi, pornoaksi, serta materi yang menyinggung SARA.
-
Operasional dibatasi dari pukul 06.00 hingga 23.00 WIB.
-
Wajib menghentikan suara saat waktu ibadah berlangsung.
-
Panitia bertanggung jawab atas segala kerugian, baik materiil maupun nonmateriil.
-
Seluruh komitmen dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.
Bupati Warsubi menegaskan bahwa Pemkab Jombang tengah membentuk tim khusus untuk menyusun regulasi teknis sebagai dasar hukum yang mengikat bagi seluruh pelaku usaha sound system di Jombang.
“Kami ingin pengusaha sound tetap bisa beraktivitas, tapi tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga,” tandas Warsubi. (st2)
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
