Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Kepala Desa (Kades) Crabak, Kecamatan Slahung, Ponorogo, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana desa (DD) tahun 2019–2020, resmi dipindahkan ke rumah tahanan cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Pemindahan tersangka berinisial DW ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menyatakan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, sehingga proses persidangan dapat segera dimulai. DW diketahui melakukan korupsi dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Kasi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, menjelaskan bahwa dengan dilimpahkannya tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur dapat segera digelar.
Baca juga : DKPP Kediri Imbau Pedagang Tidak Menimbun Sembako dan LPG 3 Kg
“Tersangka telah ditahan di Rutan Ponorogo sejak 9 Desember lalu. Karena berkasnya sudah lengkap, kami melimpahkannya ke JPU, termasuk memindahkan tersangka ke rutan cabang Kejati,” ujar Agung saat memberikan keterangan pers, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa setelah tahap kedua ini, DW akan tetap menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, penahanan akan menjadi kewenangan majelis hakim Tipikor setelah perkara resmi dilimpahkan ke pengadilan.
“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp343 juta, yang berasal dari dana desa,” jelasnya.
Baca juga : Bawaslu Kota Kediri Apresiasi Media, Ketua PWI Bambang Iswahyoedhi Terima Penghargaan
Sebelumnya, DW ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dengan modus mengalokasikan dana desa untuk sejumlah proyek fiktif. Saat menjabat sebagai kepala desa, ia menerima anggaran dana desa sebesar Rp783,6 juta pada tahun 2019 dan Rp779,4 juta pada tahun 2020. Namun, alokasi dana tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan, melainkan untuk kepentingan pribadi.
Padahal, dana tersebut seharusnya digunakan untuk berbagai proyek pembangunan desa, seperti perawatan jalan, penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan atau rehabilitasi taman bermain anak, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Selain mengalokasikan dana untuk proyek fiktif, DW juga diduga melakukan manipulasi bukti pengeluaran, termasuk nota belanja dan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
Dengan pelimpahan berkas ke pengadilan, proses hukum terhadap DW segera berlanjut, dan persidangan akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
