Ponorogo, LINGKARWILIS.COM — Perkembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Ponorogo yang menyeret Bupati nonaktif, Sugiri Sancoko, memasuki tahap baru. Berkas perkara dugaan jual beli jabatan tersebut dikabarkan telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan siap dilimpahkan ke pengadilan.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihak JPU telah melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dan kini tinggal menunggu penetapan jadwal sidang.
“JPU KPK telah melimpahkan perkara dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Ponorogo ke pengadilan,” ujarnya.
Namun demikian, kabar tersebut belum terkonfirmasi di daerah. Humas Pengadilan Negeri Ponorogo, Muhammad Dede Idham, menyebut hingga Senin (6/4/2026) pihaknya belum menerima pelimpahan berkas perkara atas nama Sugiri Sancoko.
“Sampai saat ini berkas tersebut belum dilimpahkan ke PN Ponorogo,” jelasnya.
Baca juga : Dandim 0809/Kediri Jalin Silaturahmi dengan Ponpes Wali Barokah
Dede menegaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara korupsi menjadi kewenangan pengadilan Tipikor di tingkat provinsi.
“Persidangan Tipikor dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya, bukan di pengadilan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, penentuan lokasi sidang sepenuhnya menjadi kewenangan JPU dengan mempertimbangkan lokasi perkara serta domisili para saksi.
“Jika locus dan mayoritas saksi berada di Jawa Timur, maka persidangan biasanya digelar di Surabaya,” pungkasnya.
Baca juga : Muscab PKB Kota Kediri Munculkan Tiga Kandidat Ketua DPC
Selain Sugiri Sancoko, dua tersangka lain yakni Yunus Mahatma dan Agus Pramono juga akan menjalani proses hukum dalam perkara yang sama. Hingga kini, jadwal sidang perdana masih menunggu penetapan resmi dari pengadilan Tipikor.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
