Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa laporan mengenai kondisi iklim dan kesiapsiagaan kekeringan tahun 2024 telah disampaikan kepada Presiden untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah, guna mengantisipasi serta meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
“Kami mencatat bahwa wilayah-wilayah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih, menandakan awal musim kemarau,” tulis Dwikorita dalam siaran pers, Jumat (31/5/2024).
Diperkirakan, sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami kekeringan hingga akhir September. Secara keseluruhan, 19% dari Zona Musim sudah memasuki musim kemarau.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan bahwa hingga pertengahan Mei 2024, pemantauan menunjukkan kondisi ENSO (El Niño-Southern Oscillation) berada dalam kondisi netral dan diprediksi akan tetap netral hingga Juni-Juli 2024.
Baca juga : Merapat! 3 Info Lowongan Kerja Kediri Terbaru Juni 2024, Ada Banyak Posisi yang Sedang Menanti
BMKG mengidentifikasi daerah-daerah dengan curah hujan bulanan sangat rendah, kurang dari 50mm per bulan, sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Wilayah-wilayah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Selain itu, pemantauan hotspot menunjukkan munculnya beberapa hotspot awal di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk mengatasi kekeringan dan risiko kebakaran hutan, BMKG memberikan beberapa rekomendasi teknis, termasuk penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk mengisi waduk dan meningkatkan muka air tanah di daerah rawan karhutla.
BMKG juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pemanenan air hujan melalui tandon, embung, kolam retensi, dan sumur resapan, terutama di daerah yang masih mengalami hujan atau transisi ke musim kemarau.
Dalam sektor pertanian, BMKG menyarankan penyesuaian pola dan waktu tanam untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim kering. BMKG akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan gubernur provinsi terdampak untuk memastikan upaya mitigasi berjalan efektif.
Informasi peringatan dini ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi risiko dan dampak kekeringan selama musim kemarau yang akan datang.***
