KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – BPJS Ketenagakerjaan Kediri menggelar rapat koordinasi fungsional bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkopumtk) Kota Kediri, serta Plt. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
Rapat yang berlangsung di Jolotundo Glamping & Edu Park, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pada Selasa (25/2/2025) ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 dan 7 Tahun 2025, yang mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan serta perlindungan tenaga kerja sektor industri padat karya.
BPJS Ketenagakerjaan Kediri menekankan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan ini sangat penting guna memastikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja.
Baca juga : Nasib Pilu Guru TK di Dusun Dahu, Desa Jatirejo, Kediri, Rumah Tergusur Tol, Hidup dalam Ketidakpastian
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menegaskan bahwa perusahaan wajib memahami dan menerapkan peraturan ini demi kesejahteraan pekerja.
“Implementasi regulasi ini sangat penting. Kepatuhan perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan,” ujar Ibnu Imad.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri juga berkomitmen untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan tersebut.
“Kami akan melakukan pengawasan secara berkala agar aturan ini benar-benar diterapkan di lapangan,” tambahnya.
Baca juga : Dinkes Kota Blitar Gencar Sosialisasi, Warga Diajak Manfaatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para kepala dinas tenaga kerja dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk, serta pejabat terkait seperti sekretaris dinas, kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, kepala bidang penempatan tenaga kerja, serta kepala bidang pelatihan dan produktivitas.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta pelaku industri, guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor industri padat karya.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
