Kediri, LINGKARWILIS.COM – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Bup Dhito menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil Polda Jawa Timur terkait penetapan status tersangka pada tiga kepala desa di Kabupaten Kediri. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik rekayasa dalam proses pengisian perangkat desa.
Tiga kepala desa tersebut masing-masing berinisial IJ, yang menjabat sebagai Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) sekaligus Kades di Kecamatan Tarokan; DA, Sekretaris PKD yang merupakan Kades di wilayah Wates; dan SU, Bendahara PKD sekaligus Kades di Kecamatan Ngadiluwih. Ketiganya masih aktif menjabat saat proses hukum berjalan.
Mas Bup Dhito mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan yang mencederai integritas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa agar tidak bermain-main dalam urusan rekrutmen perangkat desa, terutama jika berkaitan dengan penyimpangan dana.
Baca juga : Harga Cabai di Pasar Kota Kediri Turun Tipis Usai Sempat Melambung
“Kami menghormati langkah tegas Polda Jatim. Ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala desa di Kabupaten Kediri agar tidak bermain-main dengan hukum,” tegasnya, Kamis (3/7/2025), usai kunjungan ke Stadion Gelora Dhaha Jayati (GDJ).
Lebih lanjut, Mas Bup Dhito menyatakan pihaknya segera menunjuk pejabat (PJ) kepala desa di ketiga wilayah yang terdampak agar roda pemerintahan desa dan layanan publik tetap berjalan optimal.
“Penunjukan PJ harus dipercepat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasa,” tegasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan desa tidak terhambat meskipun kepala desa definitif sedang menjalani proses hukum.***
Reporter : Bakti Wijayanto
Editor : Hadiyin
