Blitar, LINGKARWILIS.COM – Komisi 2 DPRD Kota Blitar memanggil dua dinas di lingkungan Pemkot Blitar menyusul laporan dari sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang diberhentikan dari pekerjaannya secara sepihak. Pemanggilan ini dilakukan untuk menelusuri penyebab dan merumuskan solusi atas permasalahan tersebut.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi, menyampaikan bahwa aduan warga yang kehilangan pekerjaan menjadi perhatian serius pihak legislatif. “Ada warga yang datang mengeluh karena diberhentikan, padahal sudah cukup lama mengandalkan penghasilan sebagai tenaga kebersihan di bawah dinas,” ungkapnya, Senin (19/5/2025).
Dua instansi yang dipanggil adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Namun sayangnya, pihak ketiga atau perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing tidak hadir dalam pertemuan yang digelar.
Baca juga : Terkait Penataan PKL di Jalan Pattimura, Ini Penjelasan Disperdagin Kota Kediri
“Kami menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan yang seharusnya memberikan penjelasan langsung. Tapi kami akan tetap memanggil ulang agar persoalan ini terang,” kata Nuhan.
Dari keterangan yang diperoleh, terdapat puluhan THL yang diberhentikan. Di Dispora, dari total 26 tenaga kebersihan, sebanyak 10 orang diputus kontrak. Sementara di Disbudpar, 16 orang mengalami nasib serupa. Pemberhentian itu dilaporkan berdasarkan evaluasi kinerja oleh perusahaan outsourcing.
Namun, Komisi 2 menilai keputusan tersebut bermasalah karena mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur hak-hak pekerja kontrak. “Penghentian sepihak seperti ini tidak semestinya dilakukan tanpa mekanisme yang adil,” tegas Nuhan.
Baca juga : Penertiban PKL di Jalan Pattimura Kota Kediri Diwarnai Ketegangan, Pedagang Minta Solusi Nyata
Atas dasar itu, DPRD Kota Blitar merekomendasikan agar dinas terkait mengupayakan pengembalian para THL yang diberhentikan ke posisi semula, dengan cara memanggil dan mendesak perusahaan penyedia tenaga kerja.
“Rekomendasi kami jelas, pekerjakan kembali para THL. Ini bukan hanya soal prosedur, tapi menyangkut kehidupan mereka,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Kota Blitar, M Aminurcholis, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi dewan kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti. “Kami akan menyampaikan rekomendasi ini langsung kepada Wali Kota karena keputusan lanjutan harus melalui konsultasi,” jelasnya.
Aminurcholis juga menegaskan bahwa perekrutan dan evaluasi tenaga kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pemenang kontrak. “Kami hanya menerima laporan dan membayar sesuai perjanjian. Penilaian dan pengelolaan tenaga kerja ada di tangan pihak perusahaan,” tutupnya. ***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
