Kediri, LINGKARWILIS.COM –Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar sosialisasi pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menuju Single Identity Number (SIN) serta pemanfaatan data kependudukan untuk validasi satu data, Senin (30/9/2024).
Acara yang berlangsung di Ball Room Lotus Garden Hotel ini dihadiri Sekda Kota Kediri Bagus Alit, SE, MM, yang mewakili PJ Walikota Kediri, Dr. Ir. Zanariah, M.Si dan Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, Drs. R. Marsudi Nugroho, M.Pd.
Acara ini juga menghadirkan perwakilan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, yaitu Ir. R. Agus Irawan, M.P, selaku Direktur 3 Integrasi Data Kependudukan Daerah, dan Petra Dolok Marambum Lamtahan, M.H, ketua tim Pokja IV.
Baca juga : Tiga Dusun di Kediri Masih Bergantung pada Suplai Air Bersih
Nia Sari, Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Perencanaan Data dan Informasi, juga terlihat hadir sebagai salah satu peserta dalam acara tersebut.
Drs. R. Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, menjelaskan teknis pelaksanaan IKD serta bagaimana data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan satu data.
“Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendukung program pemerintah yang membutuhkan data valid dan terkini,” jelas Marsudi.
Baca juga : Razia Miras Jelang Pilkada, Satpol PP Kabupaten Kediri Amankan Puluhan Botol Minuman Keras
Ia menegaskan, sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan pentingnya SIN dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mengurangi risiko pemalsuan identitas.
Sementara itu Sekda Kota Kediri, Bagus Alit, menekankan bahwa implementasi SIN diamana akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik serta meningkatkan keamanan data pribadi.
Sedangkan narasumber dari Dirjen Dispenduk Kemendagri, Ir. R. Agus Irawan, M.P, juga memberikan paparan mengenai regulasi dan teknis pelaksanaan SIN. Ia mengungkapkan bahwa penerapan SIN akan berdampak positif, terutama dalam sektor pendidikan, dengan verifikasi data siswa yang lebih cepat dan akurat.
Sementara itu, Petra Dolok Marambum Lamtahan, M.H, ketua tim Pokja IV menambahkan bahwa SIN akan mempermudah proses hukum terkait identitas penduduk, mengurangi risiko kesalahan dalam penegakan hukum.
Acara diakhiri dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta sosialisasi, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kebijakan baru ini.
Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, semua elemen masyarakat dan pemerintahan dapat memahami dan mendukung pelaksanaan SIN untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan maju.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
