LINGKARWILIS.COM – Upaya penuntasan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung ditargetkan rampung pada tahun 2025. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat telah mengajukan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk merealisasikan program tersebut.
Kepala Disperkim Tulungagung, Anang Prastitianto, menyampaikan bahwa target ini mengacu pada surat keputusan (SK) penanganan kawasan kumuh tahun 2019. Hingga saat ini, luas kawasan yang masih perlu ditangani tersisa sekitar delapan hektare.
Menurut Anang, dari keseluruhan proyek yang tercantum dalam SK, bagian yang belum terselesaikan hanya menyisakan pekerjaan drainase. Untuk itu, Disperkim telah menyiapkan dana sebesar Rp 400 juta guna menyelesaikan bagian tersebut pada tahun ini.
“Bagian yang masih proses penyelesaian dari proyek tersebut hanya kurang pengaturan drainase. Anggarannya kurang lebih Rp 400 juta,” kata Anang Prastitianto, Rabu (16/4/2025).
Pelajar Terjerat Hukum Tetap Ikuti Ujian Kelulusan di Lapas Tulungagung
Selain penanganan yang sudah berjalan, pihaknya juga mengajukan proposal tambahan tahun ini untuk menyasar empat kawasan kumuh prioritas yang berada di wilayah Kecamatan Tulungagung. Lokasi-lokasi tersebut mencakup Taman Karangwaru, Kali Jenes, bantaran rel kereta api, dan Sungai Ngrowo.
Ia merinci, kawasan di bantaran rel kereta api membentang dari Kelurahan Kampungdalem (di belakang Stasiun Tulungagung) hingga Kelurahan Kenayan di sisi utara. Sementara untuk Kali Jenes, seluruh wilayah aliran sungai tersebut akan disisir hingga ke Kali Ngrowo.
“Empat kawasan kumuh ini menjadi prioritas kami pada tahun ini untuk bisa diselesaikan,”** ungkapnya.
Namun demikian, Anang menjelaskan bahwa keempat titik kawasan tersebut belum memiliki anggaran, sehingga pihaknya masih dalam proses pengusulan. Nilai anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp 100 miliar untuk keempat lokasi tersebut.
Polres Malang Usut Pembuangan Sampah Ilegal yang Menutup Akses Makam di Singosari
Penanganan teknis terhadap kawasan tersebut direncanakan menyeluruh. Tidak hanya pembenahan sistem drainase, melainkan juga meliputi perbaikan rumah, pembangunan akses jalan, penambahan jamban, penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Terutama pada bantaran rel kereta api itu, disana kalau hujan sering banjir karena sistem drainasenya sudah tidak layak, sehingga harus diperbarui,” pungkasnya.
