JAKARTA, LINGKARWILIS.COM – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan kenaikan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Pernyataan ini disampaikan dalam tausiyah pada acara Doa Bersama Seluruh ASN Indonesia yang diikuti sekitar 7.000 peserta secara daring, Kamis (4/9/2025), dilansir dari laman Kemenag.
“Perhatian terhadap guru kini semakin besar. Di Kementerian Agama, kami meningkatkan jumlah peserta sertifikasi guru hingga 700 persen. Selain itu, tunjangan guru non-PNS juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan,” kata Menag.
Ia menegaskan pentingnya peran guru yang dianggap sebagai pelayan umat sekaligus pelayan bangsa. “Saya juga berasal dari keluarga guru. Profesi ini luar biasa. Guru-guru kita sangat banyak dan harus terus diperhatikan,” ujarnya.
Baca juga : Ketua DPR RI, Puan Maharani, Desak PBB Bertindak Atasi Krisis Kemanusiaan di Gaza
Menurut Nasaruddin, profesi ASN, baik guru maupun pegawai kementerian, harus dijalani dengan penuh pengabdian. “ASN adalah pelayan rakyat. Itu profesi yang sangat mulia,” imbuhnya.
Kementerian Agama, lanjutnya, menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama, baik melalui tunjangan maupun sertifikasi. Tahun ini, sebanyak 227.147 guru non PNS mendapat kenaikan tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan.
Selain kesejahteraan, peningkatan kualitas guru juga menjadi perhatian. Tercatat lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama kini mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan.
Baca juga : Fasilitas Olahraga Bantuan Kemenpora di Torongrejo Kota Batu Terbengkalai
Secara keseluruhan, ada 206.411 guru yang menjalani PPG sepanjang 2025, naik drastis dibanding tahun 2024 yang hanya 29.933 peserta atau meningkat sekitar 700 persen.
PPG, menurutnya, bukan sekadar pelatihan, melainkan syarat utama untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Dalam tiga tahun terakhir, Kemenag juga membuka peluang lebih luas bagi tenaga honorer. Sebanyak 52 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).***
Editor : Hadiyin
