Jakarta, LINGKARWILIS.COM — Komitmen memperkuat stabilitas nasional melalui kolaborasi lintas sektor kembali ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2026. Dalam forum tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menyoroti peran strategis intelijen penegakan hukum dalam mengawal pembangunan nasional di hadapan ribuan peserta, Selasa (7/4/2026).
“Intelijen Kejaksaan bersifat preventif dan strategis. Kami tidak hanya mendeteksi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), tetapi juga melakukan pengamanan serta pendampingan proyek strategis agar tetap transparan dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Baca juga : Ketua TP PKK Kota Kediri Perkuat Fondasi Generasi Emas Lewat Kunjungan Posyandu dan PAUD
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, termasuk LDII, dalam menjaga kondusivitas sosial. Melalui forum Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM), Kejaksaan berupaya mencegah penyalahgunaan agama yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Lebih jauh, Kejaksaan akan terus mengembangkan inovasi strategis, termasuk pengawasan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap visi besar pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ideologi Pancasila dan reformasi hukum.
“Sinergi ini diharapkan mampu mendorong lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel demi keamanan nasional menuju Indonesia Maju,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua LDII Kota Kediri, Agung Riyanto, menyambut positif penguatan peran intelijen tersebut. Ia menilai pemahaman fungsi intelijen penting bagi organisasi kemasyarakatan agar selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Baca juga : Wakil Bupati Kediri Lepas Jamaah Haji Kabupaten Kediri 2026
“LDII Kota Kediri siap bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga kondusivitas wilayah. Dengan begitu, program strategis nasional dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari kalangan pesantren. Sekretaris Pondok Pesantren Wali Barokah, Daud Soleh, menilai pembekalan ini sangat relevan dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan pendidikan keagamaan.
“Kami memandang sinergi dengan Intelijen Kejaksaan sebagai langkah penting untuk memastikan pesantren tetap steril dari radikalisme dan potensi pelanggaran hukum. Santri harus menjadi generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga sadar hukum dan berkontribusi menjaga kedaulatan NKRI,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Ponpes Wali Barokah selama ini aktif menjalankan program Jaksa Masuk Pesantren sebagai upaya edukasi hukum bagi santri. Program tersebut dinilai efektif dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas.
Daud pun berharap Kejaksaan dapat mendorong seluruh jajaran di daerah untuk rutin menggelar penyuluhan hukum di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan LDII.
“Harapannya, masyarakat tidak hanya sekadar melek hukum, tetapi benar-benar memahami hukum. Dari situlah akan lahir generasi yang berkualitas, berintegritas, dan siap mendukung pembangunan nasional,” pungkasnya.***
Reporter: Agus Sulistyo Budi
Editor: Hadiyin
