Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung yang diemban Ahmad Baharudin dipastikan memiliki batasan ketat. Sejumlah kebijakan strategis bahkan harus melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, menegaskan bahwa pembatasan tersebut merupakan bagian dari regulasi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Legitimasi penuh tetap berada pada bupati definitif, sehingga kewenangan Plt dibatasi. Hal ini juga sudah kami sampaikan dalam rapat dengan Pemkab Tulungagung,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, pembatasan itu bertujuan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang sekaligus memastikan kebijakan strategis tetap berada di tangan pejabat definitif.
Salah satu kewenangan yang dibatasi adalah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Saat ini, tercatat masih ada enam posisi strategis yang kosong, di antaranya Sekretaris Daerah, DPMD, Dinas Pendidikan, Disperkim, DLH, dan Bapenda.
Meski pengisian jabatan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, Plt Bupati diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
“Pengisian jabatan tetap harus melalui izin Menteri Dalam Negeri. Silakan diajukan, tetapi harus menunggu arahan,” tegasnya.
Terkait masa jabatan, Efrimeiriza menyebut bahwa posisi Plt Bupati berlaku selama tiga bulan sejak penetapan, dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya oleh Kemendagri.
Baca juga : Kunker ke Mapolsek Papar, Kapolres Kediri Tekankan Peningkatan Pelayanan Publik
Adapun penetapan bupati definitif masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait perkara yang menjerat Gatut Sunu Wibowo.
“Penunjukan bupati definitif akan dilakukan setelah ada putusan inkrah, melalui mekanisme yang ditetapkan Kemendagri,” pungkasnya.***
Reporter : Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
