Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai melakukan penyegaran jabatan pada sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di masa transisi.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengatakan, penyegaran dilakukan karena sejumlah posisi Plt sebelumnya masih dirangkap oleh pejabat yang juga menjabat kepala dinas definitif di OPD lain.
“Tiga OPD yang kami lakukan penyegaran karena sebelumnya dijabat Plt yang masih merangkap jabatan definitif di dinas lain,” kata Baharudin, Jumat (8/5/2026).
Adapun tiga OPD yang mengalami pergantian Plt yakni Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung, Badan Pendapatan Daerah Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Tulungagung.
Baca juga : DLH Kabupaten Kediri Intensif Patroli Pohon, Antisipasi Pohon Kering dan Keropos Tumbang
Saat ini, posisi Plt Kepala DLH Tulungagung diisi oleh Anang Prastitianto, Plt Kepala Bapenda Tulungagung dijabat Tranggono, sedangkan Plt Kepala Disdik Tulungagung dipercayakan kepada Fajar Widarianto.
Menurut Baharudin, para pejabat yang ditunjuk dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup karena berasal dari kalangan pejabat senior di lingkungan Pemkab Tulungagung.
“Ketiganya kami anggap mampu menjalankan tugas karena sudah senior dan memahami birokrasi pemerintahan,” ujarnya.
Sebelumnya, posisi Plt Kepala DLH diisi Suyanto, Plt Kepala Bapenda dijabat Sonny Jatmiko, sedangkan Plt Kepala Disdik diisi Deni Susanti.
Baca juga : Pemkot Kediri Naikkan Kompensasi Dampak TPA, 3.315 KK Warga Pojok Terima Manfaat
Sementara itu, beberapa OPD lain masih dipimpin pejabat pelaksana tugas, di antaranya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung yang masih dijabat Agus Sulistiono serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tulungagung yang dipimpin Hari Prastijo.
Meski demikian, Pemkab Tulungagung saat ini belum memprioritaskan proses pengisian kepala dinas definitif untuk lima OPD tersebut. Fokus pemerintah daerah masih pada penguatan koordinasi dan optimalisasi kinerja birokrasi.
Selain melakukan penyegaran jabatan, Baharudin juga menegaskan akan memaksimalkan peran staf ahli untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan OPD.
“Kami juga akan melibatkan staf ahli untuk membantu menyikapi berbagai persoalan di setiap OPD karena mereka memiliki pengalaman panjang di pemerintahan,” pungkasnya.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
