BLITAR, LINGKARWILIS.COM – Puluhan mantan tenaga outsourcing dan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar mendatangi Gedung DPRD setempat, Kamis (22/1/2026). Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan setelah kontrak kerja diputus secara sepihak oleh perusahaan penyedia jasa.
Massa tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Usai menyampaikan orasi singkat, mereka langsung menuju gedung dewan untuk mengikuti hearing bersama perwakilan DPRD. Dalam forum tersebut, para pekerja mencurahkan keresahan yang mereka alami sejak awal Januari 2025, setelah mendadak tidak lagi dipekerjakan.
Para pekerja ini berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta OPD lainnya. Ironisnya, sebagian besar dari mereka telah bekerja selama belasan hingga puluhan tahun.
Perwakilan massa, Hardoyo, menyebut pemutusan kontrak tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam. Pasalnya, para pekerja sebelumnya telah menerima surat perpanjangan kontrak yang berlaku hingga akhir 2026.
Baca juga : Anggaran Menyusut, Jumlah Sasaran Program RTLH di Kota Blitar Berkurang
“Yang membuat teman-teman kecewa, mereka sudah memegang surat perpanjangan kontrak sampai 2026. Namun saat hendak masuk kerja Januari ini, justru mendapat pesan dari perusahaan agar sementara tidak bekerja dulu. Ini jelas fatal,” ujar Hardoyo.
Menurutnya, perlakuan tersebut memupus harapan para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut. Ia berharap DPRD dapat menjembatani persoalan ini dan mencarikan solusi, mengingat mayoritas pekerja telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung ekonomi.
“Kasihan, sebagian besar sudah berkeluarga. Kami minta dewan menyampaikan aspirasi ini kepada wali kota agar kami bisa dipekerjakan kembali,” keluhnya.
Jika pun tidak lagi dipekerjakan, lanjut Hardoyo, pihak perusahaan maupun pemerintah diminta menempuh prosedur resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini, pemberitahuan pemutusan kerja hanya disampaikan melalui pesan singkat.
“Tidak ada surat resmi, hanya lewat pesan, intinya disuruh tidak bekerja dulu,” katanya.
Baca juga : Serapan Anggaran 2025 Kota Blitar Belum Optimal, Efisiensi Jadi Faktor Utama
Ia mengungkapkan, jumlah tenaga outsourcing dan THL yang terdampak pemutusan kontrak di Kota Blitar diperkirakan mencapai 280 orang. Mereka berharap dapat duduk bersama dengan wali kota untuk mendapatkan kejelasan, karena selama ini terjadi saling lempar tanggung jawab antar pihak.
“Kalau memang dianggap tidak layak, silakan diputus. Tapi harus sesuai prosedur,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, mengakui persoalan pemutusan kontrak tenaga outsourcing ini sudah lama menjadi perhatian. Sejumlah komisi di DPRD, kata dia, telah berulang kali memanggil OPD terkait, namun kewenangan tersebut bukan berada di tingkat dinas.
“Kami akan kembali mencarikan solusi, karena persoalan ini sudah terlalu lama tanpa kepastian,” ujar Syahrul.***
Reporter: Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
