Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan 34 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jumat (17/4/2026). Pada saat bersamaan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor OPD.
Dari pantauan di lapangan, kendaraan yang digunakan penyidik KPK mulai memasuki kawasan kantor Pemkab Tulungagung sejak sekitar pukul 08.00 WIB. Sejumlah mobil terlihat terparkir di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta di depan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Hingga berita ini ditulis, penyidik diduga tengah melakukan penggeledahan di dua kantor OPD tersebut.
Selain penggeledahan, KPK juga menggelar kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada 34 kepala OPD di ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara yang tengah berlangsung di daerah tersebut.
Baca juga : Satlantas Kediri Kota Pastikan Kepulangan Pesilat Lirboyo Berlangsung Aman dan Tertib
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tulungagung, Ahmad Mugiyono, mengatakan pihaknya menerima undangan dari KPK untuk menghadiri kegiatan tersebut sejak pukul 09.30 WIB.
“Seluruh kepala OPD diundang untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di ruang Praja Mukti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan itu, KPK memberikan pemaparan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, beserta ajudannya.
Setelah pemaparan, para kepala OPD dipanggil satu per satu untuk mendapatkan arahan langsung dari petugas KPK. Setiap sesi berlangsung sekitar 30 menit dan dilakukan oleh tiga orang petugas.
Baca juga : Antisipasi Kelangkaan Minyakita, Disperdagin Kediri Gelar Sidak Pasar
Ahmad mengaku tidak mengetahui secara rinci materi arahan yang diberikan kepada pejabat lain. Namun, saat dirinya dipanggil, ia diminta untuk memperbaiki pola tata kelola pemerintahan ke depan.
“Saya hanya diarahkan untuk melakukan perbaikan dalam pola pemerintahan agar ke depan lebih baik dan berintegritas,” ungkapnya.
Selain itu, KPK juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar bersikap kooperatif dan siap memenuhi panggilan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.
Hingga saat ini, proses pemanggilan masih berlangsung karena sejumlah kepala OPD masih menunggu giliran untuk mendapatkan arahan dari penyidik KPK.***
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor : Hadiyin
